MUNGKID- Forum konsultasi publik digelar untuk membahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang 2019-2024. Wakil Bupati Magelang Edi Cahyana memimpin forum yang diselenggarakan di Ruang Bina Karya, Kompleks Kantor Pemkab Magelang, Senin(18/2).

Dasar penyelenggaraan forum ini adalah Permendagri No 86/ 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. RPJMD tersebut paling lambat enam bulan setelah pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih harus sudah menjadi peraturan daerah (Perda).

Dalam Permendagri ini juga diamanatkan bahwa Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah Rancangan Awal RPJMD disusun. “Alhamdulillah, kami dapat melaksanakan Konsultasi Publik ini 20 hari setelah Rancangan Awal RPJMD disusun,” katanya Senin(18/2).

Tahapan selanjutnya adalah penyempurnaan rancangan awal dan mengajukan kepada DPRD paling lambat 40 hari setelah pelantikan. Dilanjutkan pembahasan dan penandatangan nota kesepakatan antara ketua DPRD dengan bupati paling lambat sepuluh hari sejak diterima oleh ketua DPRD. Termasuk pengajuan Rancangan Awal RPJMD kepada gubernur Jawa Tengah paling lambat 50 hari setelah pelantikan untuk dikonsultasikan dan mendapatkan masukan penyempurnaan.

“Pelaksanaan Musrenbang RPJMD yang dilaksanakan paling lambat 75 hari setelah pelantikan dan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD, paling lambat 90 hari setelah pelantikan, untuk dibahas dan memperoleh persetujuan,” tuturnya.

Karena itu Edi meminta dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota DPRD, kepala SKPD serta seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Magelang, agar penyusunan RPJMD ini menyelesaikan tepat waktu. Mengingat bakal ada rangkaian panjang dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 tersebut.

RPJMD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. “Para kepala OPD kami minta agar program dan kegiatan yang disusun harus berkonstribusi langsung terhadap terwujudnya visi dan misi serta 10 prioritas pembangunan,” pintanya.

Forum Konsultasi Publik dihadiri kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, pj sekda, para asisten sekda, staf ahli bupati, para kepala OPD dan para camat se Kabupaten Magelang. Hadir juga pimpinan partai politik, pimpinan perguruan tinggi, Muspida, Direktur BUMN dan BUMD. Juga pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan organisasi keagamaan, LSM dan lainnya.

Konsultasi publik bertujuan untuk mendapatkan saran, masukan dan menampung harapan dari seluruh stakeholders dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RPJMD agar mendapat masukan, saran yang positif dan konstruktif. Sehingga dapat dibangun komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, berdaya saing, dan amanah,” tandas Edi. (dem/din/mg2)