MAGELANG – Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito menerapkan moratorium penerimaan tenaga harian lepas (THL) mulai tahun ini. Kebijakan ini diambil karena Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang merasa beban untuk membiayai THL cukup besar. Yakni sekitar Rp 38 miliar per tahun. “Dasarnya Rp 36 miliar lebih untuk membayar sekitar 2.000 lebih THL setiap tahun. Ini tidak kecil,’’ kata Sigit, Senin(18/2).

Penegasan tersebut dia sampaikan usai memimpin rapat koordinasi Refleksi Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun Ketiga 2016-2021 di Gedung Wiworo Wiji Pinilih. Menurutnya, jumlah tersebut dinilai akan lebih efektif jika dipergunakan untuk membiayai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.”Tentu kesejahteraan masyarakat bisa terangkat,” tuturnya.

Menurutnya, kebutuhan THL memang krusial. Terlebih selama delapan tahun, Pemkot Magelang baru membuka dua kali rekruitmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Padahal, saat itu pemkot kehilangan 800 lebih PNS karena pensiun dan alasan lain. Sehingga kemudian, oleh OPD dilakuan terobosan untuk menggunakan kebijakan rekruitmen THL dan hal itu sering kali tidak mendasar pada kebutuhan tenaga kerja. “Ada OPD yang tugas utamanya bukan bidang pelayanan tapi tahun ini sudah mau meminta rekrutmen THL. Langsung saya tolak,” ungkapnya.

Disebutkan, meski akan melakukan penghematan, dia memastikan tidak ada pemberhentian terhadap THL, sepanjang kinerjanya baik. Saat ini, jajaran Pemkot Magelang memiliki lebih dari 2.000 THL yang tersebar di BUMD dan OPD. Jumlah ini hampir seimbang dengan aparatur sipil negara (ASN) 2.850 per Februari 2019.

Menurutnya, OPD dan BUMD juga dilarang terlalu (banyak rekruitmen THL). Harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan kalau sudah jadi THL, kemudian kerjanya cuma keliling-keliling, nenteng tas. Harusnya mengeluarkan anggaran itu yang cermat dan hemat. “Utamakan semata demi kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Ia menilai, jumlah terbanyak OPD yang memiliki THL antara lain, Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP. Selain itu, beberapa OPD yang fungsinya tidak semata untuk pelayanan, tapi membuka rekruitmen THL, akan mulai dihentikan. “Sudah saya kirim surat edaran (SE) ke OPD. Selama saya menjabat tidak ada lagi rekruitmen THL,’’ tandasnya.(dem/din/mg2)