GUNUNGKIDUL – Langkah Ngadiyono untuk maju dalam pemilihan legislatif (pileg) terhenti. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul memutuskan untuk mencoret nama calon legislatif (caleg) petahana Partai Gerindra itu dari daftar calon tetap (DCT). Pertimbangannya, pimpinan DPRD Gunungkidul tersebut terbukti melanggar pidana pemilu.

Keputusan pencoretan diambil dalam Rapat Pleno KPU Gunungkidul, Rabu (20/2). Keputusan itu, antara lain, mengacu pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

”Karena Ngadiyono kena vonis hukuman percobaan, maka dipastikan Ngadiyono tidak bisa mengikuti kompetisi Pemilu April mendatang,” jelas Ketua KPU Gunungkidul Ahmad Ruslan Hani.

Menurutnya, KPU Gunungkidul hanya menindaklanjuti peraturan perundang-undangan. Pihaknya juga telah mengonsultasikan perihal pencoretan ke KPU Pusat dan DIJ.

”Suratnya (pencoretan) telah diserahkan ke pengurus partainya,” ucapnya.

Meski demikian, kata dia, Ngadiyono bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu. Waktunya tiga hari kerja setelah putusan. Jika ditolak, Ngadiyono masih bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

”Hasil dari PTUN menjadi dasar mengikat. Apakah (Ngadiyono) bisa melanjutkan pencalegkan atau tidak,” ungkapnya.

Ngadiyono terbukti melanggar Undang-Undang Pemilu. Sebagai peserta atau tim peserta kampanye pemilu, dia menggunakan fasilitas mobil dinas milik Sekretariat DPRD Gunungkidul.

”Mobil dinas tersebut digunakan Ngadiyono untuk menghadiri kampanye capres nomor urut 02 Prabowo Subianto di hotel Kabupaten Sleman, medio November 2018 silam,” katanya.

Ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Ngadiyono mempertanyakan keputusan pencoretan dirinya. Secara tegas, orang nomor satu di DPC Partai Gerindra Gunungkidul ini menyatakan bahwa KPU telah tidak adil kepada dirinya.

”Rabu (20/2) untuk kasus yang sama di Bantul dan Sukoharjo, Jawa Tengah sanksinya hanya administrasi. Tidak sampai ada pencoretan seperti yang saya alami,” keluhnya. (gun/zam/mg2)