JOGJA – Mantan Ketua Mahkamah Konstituti Mahfud MD serius menyoroti masifnya ajakan golput (golongan putih) dalam Pemilu 2019. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini menyebut ajakan untuk tidak mencoblos memang tidak bisa dipidana.

Namun, dia mengingatkan orang yang berusaha untuk menghalangi pemilih menyalurkan hak politiknya.

”Kalau ada yang menghalang-halangi orang untuk menyalurkan suara itu bisa kena hukum pidana,” tegas Mahfud ditemui usai Dialog Kebangsaan Seri V di Stasiun Tugu, Rabu (20/2).

Bagi Mahfud, gerakan golput tidak hanya mencederai perjalanan demokrasi. Lebih dari itu, juga merugikan pemilih. Sebab, dia tidak bisa menyalurkan hak politiknya. Yang tak kalah penting lagi, dia tidak etis untuk mengkritik calon terpilih. Lantaran dia tidak berada sebagai koalisi maupun oposisi.

Dalam pencermatannya, kata Mahfud, sebagian pemilih yang memutuskan golput adalah sosok idealis. Mereka sudah memiliki tolok ukur gambaran ideal perihal wakil rakyat maupun presiden-wakil presiden.

Nah, jika tidak ada calon wakil rakyat maupun calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) yang ideal, mereka akhirnya memutuskan golput. Padahal, keputusan golput ini justru bisa menimbulkan malapetaka.

”Golput akan melahirkan pemimpin yang tidak baik. Mari jangan golput. Utamakan kepentingan bangsa. Hindari pemimpin jelek berkuasa,” serunya.

Mahfud menganalogikan dengan capres-cawapres yang menang dengan satu juta suara. Padahal, jumlah dalam daftar pemilih tetap sebanyak 100 juta orang. Capres-cawapres itu diputuskan sebagai pemenang setelah 99 juta pemilih memutuskan golput.

”Jadi, yang 99 juta suara golput ini ke depannya harus tunduk dengan pimpinan pilihan 1 juta suara. Rugi kalau golput, karena kenyataannya pemilu akan tetap jalan,” ucapnya.

Alissa Wahid saat memberikan paparan, dia menyoroti dampak kemajuan teknologi. (DWI AGUS/RADAR JOGJA).

Dalam Dialog Kebangsaan Seri V bertajuk Mengokohkan Kebangsaan: Merawat Patriotisme, Progresifitas, dan Kemajuan Bangsa, Alissa Wahid, seorang pembicara, mengungkapkan, generasi saat ini berada di era digital. Generasi ini dapat mengakses berbagai informasi dari internet.

Namun, kemudahan yang ditawarkan perkembangan teknologi ini kerap dimanfaatkan sejumlah pihak. Termasuk untuk kampanye. Kampanye Pemilu 2019 pun menjadi sangat dinamis. Ada yang berkampanye dengan sehat. Ada pula yang kampanye negatif.

”Nah, filter jadi kunci kuat dalam menyaring setiap informasi yang didapat,” ujarnya.

Dampak negatif perkembangan teknologi adalah generasi milenial rentan terpengaruh berbagai informasi hoaks. Menurutnya, jamak generasi milenial yang tidak memiliki bekal pengetahuan mumpuni.

Dampaknya, mereka kerap mengonsumsi mentah-mentah berbagai informasi yang diterima di media sosial (medsos). Padahal, ada sejumlah pihak yang sengaja melempar berbagai informasi hoaks ke medsos.

”Saya menyebutnya sebagai angkatan digital dinosaur. Satu sisi memang bagus, karena belajar. Tapi, rentan dan rawan jika bekalnya (pengetahuan) minim,” katanya. (dwi/zam/riz)