Penasihat Gerakan Pemuda Kakbah (GPK) Aliansi Kota Magelang Amirudin Yunus membantah demo yang dilakukan pihaknya terkait penutupan pagar PDOW Taman Kiai Langgeng (TKL) bukan atas nama warga. Karena dalam aksi turun ke jalan dan menemui dewan di Gedung DPRD Kota Magelang, banyak diikuti warga RW IX dan X Kelurahan Cacaban. Bahkan ada ketua RT yang ikut demo.

“Ada dua ketua RT yang ikut demo. Juga ada puluhan warga Cacaban. Masak ini mau dikatakan ulah oknum. Yang benar saja,” kata Amirudin Yunus, Kamis(21/2).

Pria yang akrab disapa Pak Udin ini mempersilakan adanya pihak-pihak tertentu mengumpulkan warga dan “mengkondisikannya”. Tetapi pihaknya akan terus berjuang bersama warga untuk memperjuangkan akses jalan masuk dari belakang. Tanpa harus memutar hingga ke depan.

“Ini sudah menjadi masalah publik. Dan masih banyak warga yang keberatan. Jadi kami akan terus berjuang dan kawal persoalan ini,” tegasnya.

Aksi GPK dimulai dari Lapangan Kwarasan. Dengan mengendarai puluhan motor dan beberapa mobil, mereka mendatangi gedung dewan. Mereka menyempatkan diri mampir ke Kantor PDOW TKL. Tetapi pihak keamanan dari Polres Magelang Kota dan Satpol PP telah berjaga-jaga di pintu masuk.

Mereka melihat keputusan warga untuk mau menerima situasi tersebut, karena ada intervensi satu pihak. “Saya tidak paham ada surat kesepakatan ini. Kenapa saat kami audiensi, ada surat ini muncul? Itu atas nama warga mana, siapa yang mewakili? Saya orang dalam dan pedagang di situ jadi paham. Saya tegaskan sekali lagi, TKL tidak pernah memberikan bantuan CSR ataupun bina lingkungan,” tegasnya.

Hal senada dikemukakan Ketua GPK Aliansi Kota Zaenal Arifin. Dia mengaku  GPK hanya sebagai pendamping bagi warga yang merasa tersakiti dengan perilaku TKL yang semena-mena mendirikan tembok. Zaenal memastikan, kedatangannya ke gedung dewan untuk kali kedua sebagai upaya menyampaikan aspirasinya.

“Kami minta DPRD bisa menjembatani permintaan dan aspirasi yang kami sampaikan ini. Terus terang kami juga kaget kenapa ada surat kesepakatan ketika ada aksi kami hari ini. Ini seperti sudah direncanakan. Jika memang seperti itu, baiklah kami besok akan kembali demo lebih besar lagi, sebagai solidaritas anggota GPK wilayah Cacaban. Bukan lagi pendamping warga,” katanya.

Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno mengungkapkan, surat kesepakatan yang disampaikannya hanya merupakan tembusan dari pemerintah daerah bahwa telah ada kesepakatan antara warga dengan TKL. Jika memang belum ada kesepakatan, menurut Budi, pihaknya akan merespons dan mempertanyakan kepada TKL.

“Jadi kami tegaskan, kami hanya dapat surat tembusan bahwa ada kesepakatan. Jadi kami bacakan surat yang dikirim ke kami,” tandas Budi Prayitno. Pertemuan audiensi ini cukup menyita waktu dan berjalan alot hingga dua jam, namun tak menemukan solusi. (dem/laz/mg2)