PURWOREJO – Walaupun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Desa telah ditutup oleh pemerintah, di lapangan masih bisa dikembangkan oleh tim pengelolanya. Mereka bernaung dalam Badan Kerjasama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (BK DAPM).

Pengelolanya tidak jauh berbeda saat masih bernama PNPM. Kegiatan yang dilakukan serta beberapa aturan yang digunakan masih mengacu pada aturan lama.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Purworejo Agus Ari Setiyadi mengungkapkan,  dana PNPM yang pernah ada itu tetap aman dalam BKDAPM. Pihaknya juga mendorong pengelola tetap melakukan program pemberdayaan masyarakat, bahkan mampu mengembangkan diri.

“Roh yang ada didalamnya tetap dijaga. Kegiatannya cukup baik, karena banyak program yang mengupayakan pengentasan kemiskinan dan perkuatan ekonomi kaum perempuan,” kata Agus Ari disela Rakor BK DAPM di aula Kecamatan Bagelen, Kamis(21/2).

Lebih jauh dikatakan, salah satu program yang masih berjalan dengan baik adalah simpan pinjam kelompok perempuan. Dilakukan dengan sistem berkelompok, kegiatan ini bisa berjalan baik tanpa ada kendala berarti di lapangan.

“Hanya saja memang kami akan mendorong agar tidak terjebak dalam kegiatan itu saja. Namun kita minta pengelola bisa melakukan pengembangan, sehingga BKDPAM bisa memberikan profit,” tambah Agus.

Sementara itu, Wakil Bupati  Yuli Hastuti yang membuka rakor  mengatakan, BK DAPM sebenarnya telah teruji cukup lama. Mereka selama ini sudah aktif dalam PNPM yang mana telah memberikan manfaat cukup besar dan terlaksana dengan baik.

“Tujuan awal program PNPM Mandiri yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pembangunan desa. Sehingga melalui program ini diharapkan akan mampu memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong kemajuan di berbagai bidang kehidupan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Diungkapkan, salah satu kunci keberhasilan berkembangnya DAPM adalah kedisplinan para peminjam dalam pengembalian dana. Sehingga dana bisa terus bergulir dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha ekonomi produktif.

“Saya harapkan lembaga ini bisa menangkal keberadaan rentenir atau lintah darat, yang selama ini seringkali menjerat warga masyarakat yang terdesak oleh kebutuhan ekonomi,”  tambahnya. (udi/laz/mg2)