JOGJA – Demi menjaga kebhinekaan dalam negara kesatuan, salah satu caranya yakni melalui desentralisasi asimetris. Tak hanya itu, desentralisasi asimetris juga bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat secara merata. Melalui kewenangan otonomi, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengatur daerahnya. Begitu pula dengan otonomi khusus (otsus).

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Soni Sumarsono mengatakan, prinsip otsus bukan sekadar mengenai dana yang didukung oleh pemerintah pusat. Lebih dari itu, otsus justru fokus pada kebijakan khusus. Permasalahan suatu daerah yang juga khusus. Penanganan khusus, yang pada akhirnya menjadikan suatu daerah tersebut khusus.

Hingga kini, ada lima daerah yang resmi menyandang daerah khusus dan istimewa (asymetric decentralization) berdasarkan amandemen UUD 1945. Yakni Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, DIJ, Papua, dan Papua Barat. Melihat hal tersebut, beberapa daerah pun mulai mengajukan otonomi khusus. Seperti misalnya Tidore, Maluku, Surakarta, Batam. Bahkan hingga Parahyangan. “Itu banyak yang minta. Kita tolak semuanya,” kata Soni usai menghadiri Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi), Kamis(28/2).

Dia mengatakan, pengajuan otonomi daerah harus mempertimbangkan banyak hal. Seperti misalnya latar belakang yang spesifik. Jogjakarta dengan keistimewaannya misalnya, tidak ada yang bisa menggugat, ataupun mengganggu.

Selain dilihat dari sisi historis berdirinya Jogjakarta. Kemudian dari segi budaya di mana Jogjakarta menjadi induk bagi kultur Jawa. Lalu potensi yang dimiliki seperti batik, industri kreatif kerajinan, dan lain sebagainya. Serta kepemilikan Sultan ground dan Pakualaman Ground. Melalui otsus, pemerintah pusat bisa mendapat jawaban atau respons cepat atas dinamika lokal yang sifatnya khusus. Soni pun menyarankan, adanya Sultan Ground dan Pakualaman Ground harus ada pemetaan wilayah tanah yang jelas dengan langkah-langkah inventarisasi.”Kalau nggak diberi otsus, ya nggak bisa,” ungkap Soni.

Oleh sebab itu, Kemendagri tetap teguh dengan penetapan lima daerah otsus. Tidak ada penambahan. Adapun sektor yang diperbolehkan memiliki otonomi tersendiri yang dijalankan oleh masing-masing pemda, misalnya terkait pariwisata. Namun hingga kini, belum ada daerah di Indonesia yang mau mengajukan otonomi terkait sektor-sektor tertentu.

Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) DIJ Arif Hidayat mengatakan, terkait potensi daerah, Pemda DIJ sudah menyiapkan dana. Potensi-potensi yang ada di DIJ diakui menjadi salah satu upaya percepatan roda perekonomian serta peningkatan kawasan industri. “Salah satunya yang akan terus dikembangkan adalah industri kreatif,” kata Arif.

Pemda DIJ pun telah memulai proses pengaturan keuangan dan pajak serta, penataan tata ruang dan wilayah. Sehingga dia berharap para pelaku bisa memanfaatkan hal tersebut. Selain mampu menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat, desentralisasi asimetri juga memungkinkan kondusivitas politik di daerah-daerah di Indonesia.

Pakar Hukum dan Kebangsaan Mahfud MD mengatakan Indonesia punya geopolitik yang unik dan beragam. Oleh sebab itu, kebersatuan bangsa harus dibangun dari bawah. “Bukan dipaksakan dari atas,” ujarnya.

Melalui pemberian otonomi dengan sistem desentralisasi, Mahfud melihat itu menjadi salah satu cara membentuk negara kesatuan di Indonesian. Di mana kekuasaan tidak berpusat, tapi memencar ke daerah-daerah. Kendati demikian dia tak menyangkal adanya penerapan sistem desentralisasi dengan bagian-bagian asimetris. Sebab, ada daerah-daerah yang memiliki keistimewaan atau kekhususan.

Asimetris itu pun diakuinya menjadi salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Itu tak hanya menjadi tugas pemerintah daerah, tapi juga pusat. Terkait dengan persatuan, desentralisasi mengurangi kemungkinan terjadinya disorientasi, distrust, disobidience, hingga perpecahan. (cr9/din/mg2)