SLEMAN – Usaha peternakan babi di Dusun Pundong 5, Tirtoadi, Mlati, Sleman diprotes warga karena mencemari lingkungan. Kotoran ternak dibuang langsung ke aliran Sungai Kontheng. Selain polusi udara (bau tak sedap), kotoran babi mencemari air sungai.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman Dwi Anta Sudibya membenarkan kondisi tersebut. Dia tak menampik banyaknya usaha peternakan tak berizin. Namun, Dibya, sapaannya, mengaku kesulitan dalam pengawasan. Meski keberadaan peternakan ilegal juga rawan konflik sosial.

Sulitnya pengwasan karena DLH tak punya data pasti jumlah usaha peternakan yang berizin. Keterbatasan jumlah personel menjadi alasan lain. Dua hal itu menjadi kendala utama minimnya upaya pencegahan peternakan ilegal. “Kalau yang saya tahu itu baru satu izin peternakan ayam di Ngemplak,” bebernya, Kamis(28/2).

Dibya berdalih, pengawasan limbah ternak akan lebih mudah jika usaha peternakan terkait telah mengantongi rekomendasi dari instansi yang berwenang. “Prinsipnya, (peternakan, Red) baik itu berizin maupun tidak harus ada dokumen lingkungannya. Masalahnya, berapa peternakan di Sleman yang sudah mengantongi izin?” ungkapnya bernada tanya.

Menurutnya, industri peternakan skala besar pun tak sedikit yang membuang limbah secara serampangan. Meskipun memiliki instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Tapi tak berfungsi maksimal. Sehingga limbah yang dibuang masih berbahaya. “Limbah usaha harus dibuang lewat saluran khusus. Yang jauh dari sungai harus bikin saluran sendiri. Yang dekat (sungai, Red) pun juga harus diolah dulu baru dibuang,” tegasnya.

Terpisah, Kabid Peternakan, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan (DP3) Sleman Harjanto mengungkapkan, saat ini di Sleman ada 500 kelompok usaha ternak. Sapi, kambing, domba, maupun ayam.

Dari sekian banyak kelompok ternak, Harjanto belum bisa memastikan mana saja yang sudah berizin atau ilegal. Untuk mencegah timbulnya konflik sosial maupun polusi, Harjanto berjanji memberlakukan sistem zonasi. Usaha peternakan diatur dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

Peternakan ayam, misalnya. Lokasi Paling sedikit 1 kilometer dari permukiman penduduk. Dan tidak boleh didirikan di kawasan perkotaan. Pun demikian dengan peternakan babi. “Sebenarnya di Sleman sudah tidak dimungkinkan ada peternakan babi,” katanya.

Harjanto mengatakan, populasi babi di Sleman saat ini lebih dari 10.000 ekor. Terkonsentrasi di empat wilayah kecamatan. Yakni Godean dan Gamping. Serta sebagian kecil di Seyegan dan Mlati.

Harjanto mengakui, peternakan babi kerap menuai komplain masyarakat. Terutama karena polusi udara yang ditimbulkan. “Itu karena 75 persen makanan babi dari sisa makanan restoran dan rumah sakit,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Sleman Sutadi Gunarto menyatakan selama ini belum pernah menerbitkan izin usaha peternakan. “Belum ada (izin usaha peternakan, Red),” ungkapnya.

Sedangkan penerbitan tanda daftar usaha peternakan rakyat menjadi kewenangan DP3 Sleman. (har/yog/mg2)