SLEMAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman mempertegas aturan pemasangan bendera partai politik (Parpol). Aturan tertuang pada Perbup Sleman 5/2019 tentang Perubahan Perbup Sleman 27/2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi, Bawaslu Sleman, Arjuna al Ichsan Siregar menjelaskan, perubahan itu mengatur tata cara pemasangan bendera parpol. Termasuk pemasangan alat peraga sosialisasi relawan atau simpatisan. Pemasangan bendera harus sesuai tata cara pemasangan APK.
“Bendera dan alat peraga relawan atau simpatisan dikelompokkan sebagai atribut kampanye,” kata Arjuna Jumat (1/3).

Pihaknya juga mempertegas tata cara pemasangan APK pada billboard. Sebelumnya, materi dalam APK itu harus disetujui dahulu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman. “Juga harus mendapatkan izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Sleman,” kata Arjuna.

Dia menjelaskan, aturan baru tersebut efektif diterapkan Maret 2019. Pihaknya akan melakukan penyisiran bendera parpol, alat peraga relawan-simpatisan, dan billboard yang melanggar tata cara pemasangan APK. “Salah satunya penertiban bendera parpol di sepanjang Flyover Jombor,” tegas Arjuna.

Berdasarkan aturan, APK tidak boleh dipasang melintang jalan, di jembatan, dekat fasilitas pendidikan, agama, dan pemerintahan. Juga tidak boleh dipaku pada pohon atau tiang listrik. Flyover Jombor masih dipenuhi atribut bendera parpol kemarin. Baik di sisi selatan maupun utara. Bahkan sebagian telah robek. Ada juga yang terlepas dan tinggal tiangnya.

Bambu berserakan di pinggir jalan. Kondisi tersebut membahayakan pengendara yang melintas di Flyover Jombor. Pengendara bisa jatuh akibat melindas bambu tersebut. Salah seorang warga Magelang yang sering melintas di Flyover Jombor, Lutfika Khusna, 22, mengatakan, banyaknya bendera parpol membuatnya risih. “Mengganggu pemandangan. Bisa menimbulkan kecelakaan,” kata dia. (har/iwa/by/mg4)