JOGJA – Paling lambat dana kelurahan akan dicairkan 1 Mei mendatang. Tapi para lurah di Kota Jogja sudah dibuat khawatir. Bahkan ada yang sudah jatuh sakit karena memikirkannya.

“Karena ini (Dana Kelurahan) berasal dari APBN, pandangan mata tertuju ke Dana Kelurahan. Ada Pak Lurah yang sakit karena menggalih sangat dalam,” ujar Lurah Pakuncen Wirobrajan Riyan Wulandari,  pada Rapat Kerja DPD RI bersama Pemkot Jogja tentang Dana Bantuan Kelurahan, di Kantor DPD RI DIJ, Selasa(5/3).

Meski kemudian, dia meralat dengan menyebut kondisi cuaca sebagai penyebab sakitnya salah satu Lurah di Kota Jogja itu. “Drop karena musim hujan,” tambahnya.

Tapi diakui mantan Lurah Kotabaru itu, sebanyak 45 lurah di Kota Jogja belum memahami secara utuh terkait alokasi dana kelurahan. Dalam kesempatan itu para lurah mengeluarkan uneg-uneg-nya. Salah satunya terkait pertanggungjawaban penggunaannya dan terkait status mereka sebagai ASN.

“Ya masih bingung, bagaimana kalau (laporan) tidak bisa tepat waktu sesuai tata kala. Belum ada juknis (petunjuk teknis),” jelas dia.

Kekhawatiran tersebut juga disebabkan terbatasnya personel di kelurahan. Rata-rata kelurahan di Kota Jogja hanya memiliki lima sampai enam petugas. Saat ini, lanjut Riyan, kelurahan sudah mengelola dana dari APBD Kota Jogja, sekitar Rp 300 juta. Masih ditambah anggaran lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) hingga hibah. “Dana yang dikelola makin banyak, ya akan menambah jam kerja banyak,” tuturnya.

Sementara itu anggota DPD RI Cholid Mahmud menyebut DIJ akan mendapat alokasi dana kelurahan sebesar Rp 15,84 miliar untuk 45 kelurahan di Kota Jogja dan satu kelurahan di Kulonprogo. “Semua kelurahan di Kota Jogja dinilai sudah maju jadi mendapat alokasi Rp 352 juta tiap kelurahan,” jelasnya.

Dia bisa memahami beban psikologis yang dialami para lurah. Kondisi serupa, jelas dia, juga dialami para kepala desa sebelum menerima dana desa. Tapi setelah berjalan justru minta anggaran dinaikkan. “Seperti orang akan menikah deg-degan, setelah berjalan kok nggak dari dulu ya,” candanya.

Terkait dengan keterbatasan SDM, senator asal DIJ itu mendorong Pemkot Jogja segera menyelesaikan revisi peraturan wali kota nomor 8 tahun 2016 tentang pelimpahan kewenangan. Diantaranya dengan menempatkan personel penatausahaan dari kecamatan.

“Harapan kami Pemkot juga segera menerbitkan juknis untuk dana pengelolaan serta pertanggungjawaban pemeriksaan,” katanya. (cr8/pra/mg2)