JOGJA – Penyelenggaraan pendidikan menengah di DIY meliputi SMA dan SMK telah diatur dengan Perda DIY No. 15 Tahun 2016. Perda tersebut memuat sejumlah prinsip penyelenggaran pendidikan menengah. Antara lain  pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilaikeagamaan, tata nilai budaya dan kemajemukan bangsa.

“Penyelenggaraan pendidikan menengah diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna,” ujar Anggota Komisi D DPRD DIY Atmaji, Rabu(6/3).

Menurut Atmaji, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang hayat. Itu sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang.

Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas siswa. “Penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui penguatan sinergi dan keterpaduanantara sekolah, keluarga dan masyarakat,” katanya.

Dikatakan, penyelenggaraan pendidikan menengah pendidikan formal menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah umum dilaksanakan melalui SMA. Sedangkan pendidikan menengah kejuruan lewat SMK.

Terkait dengan pelaksanaan ujian nasional SMA dan SMK, Atmaji mengingatkan agar paradigma menyangkut sekolah favorit dan nonfavorit harus dihilangkan. Dikatakan, dengan adanya zonasi, maka sekarang tak ada lagi sekolah favorit dan nonfavorit.

Apalagi, lanjut dia, sesuai Perda No. 15 Tahun 2016, Pemda DIY berkewajiban menyediakan akses layanan pendidikan menengah SMA dan SMK yang berkualitas dan merata. “Jadi kualitas antarsekolah harus merata,” katanya.

Lebih jauh dikatakan, penyelenggaraan pendidikan menengah merupakan tanggung jawab bersama antar pemerintah dan  masyarakat. Pemerintah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah untuk mengembangkan potensi diri peserta didik melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan partisipatif.

Pengembangan pendidikan menengah dilakukan dengan meningkatkanpartisipasi masyarakat, mengupayakan pendidikan menengah bisa berlangsung dengan tertib dan  menjaga situasi dan kondisi masyarakat dalam keadaan kondusif.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi perubahan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan menengah. Menurut Atmaji, di lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi pada urusan pendidikan.

“ Pemerintah provinsi mempunyai kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah, pendidikan khusus, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus,” terang dia.

Mendukung hal itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan layanan pendidikan menengah. Penyediaan layanan pendidikan menengah oleh pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan secara harmonis, saling menguatkan dan bersinergi.

Kembali soal zonasi, politikus asal Bantul ini berharap dapat menciptakan penyelenggaraan pendidikan yang efisien. Baik menyangkut siswa maupun guru. Sebab, saat belum ada aturan zonasi, ada tenaga pendidikan yang harus menempuh jarak dari rumah ke tempat tugas yang relatif jauh. Misalnya rumahnya di Temon, Kulonprogo harus mengajar ke Rongkop, Gunungkidul. “Betapa boros dan tidak efisiennya,” ujarnya.

Dengan penyelenggaraan pendidikan yang semakin efisien diharapkan dapat meminimalisasi ketimpangan. Atmaji juga berharap peserta didik SMA dan SMK sejak sekarang menyiapkan diri menyongsong ujian nasional dengan baik. Persiapan meliputi fisik, mental dan spiritual. “Jaga kondisi kesehatan. Terus belajar dan jangan lupa berdoa,” sarannya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Kadarmanta Baskara Aji meminta orang tua dan guru agar selalu memotivasi anak-anak. Mereka jangan ditakut-takuti. “Menjekang ujian nasional sebaiknya jangan dipandang seperti cobaan. Tapi lihatnya seperti mau menyambut lebaran,” ajaknya. Dengan begitu, orang tua harus mendukung anak-anak untuk meraih prestasi terbaik. “Apupun hasil ujian nasional harus diterima dan  jangan  diberi hukuman,” pintanya. (kus/mg2)