JOGJA – Siswa SD, SMP, SMA dan SMK dalam waktu dekat bakal menghadapi ujian nasional. Setelah itu, sekolah juga  disibukkan  agenda penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kini pelaksanaan PPDB dikenal dengan sistem zonasi yang berlaku sejak 2017.

“Prinsip sistem zonasi sebetulnya bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Sistem zonasi mendekatkan tempat tinggal anak dengan sekolah. Karena itu, kedepankan pula asas keadilan,” ungkap Anggota Komisi D DPRD DIY Soleh Wibowo, Kamis(7/3).

Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY nilai ujian nasional dan PPDB dipakai menyeleksi siswa sesuai dengan  kuota di setiap sekolah. Sistem zonasi  berlaku pada PPDB SD, SMP dan SMA/SMK.

Untuk  SD dan SMP kewenangan diatur pemerintah kabupaten dan kota se-DIY. Sedangkan SMA/SMK menjadi kewenangan Disdikpora DIY. Lantaran kewenangannya terpisah, aturan radius zonasi yang diterapka bisa berbeda-beda.

Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung. Sistem zonasi ini dinilai mengandung aspek positif karena mendukung upaya pemerataan akses dan kualitas pendidikan.

Setiap wilayah memperoleh peserta didik baru yang relatif setara prestasinya. Dengan demikian, dapat menghasilkan lulusan yang setara kualitasnya. Sistem ini juga berdampak mengurangi kepadatan arus lalu lintas saat peserta didik berangkat dan pulang sekolah. Juga menghemat dana pendidikan karena biaya transportasi lebih ringan.

Soleh menambahkan, guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan, sistem zonasi PPDB sebaiknya diikuti sistem zonasi guru dan  sarana prasarana pendidikan. Sebab, sistem zonasi sebenarnya  merupakan rangkaian kebijakan yang utuh. Terintegrasi dan sistemik dari upaya  restorasi sektor pendidikan.

Sistem zonasi merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi lebih memerhatikan pada capaian siswa di bidang akademik. Sedangkan sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah.

Hal terpenting dari penerapan PPDB membuat anak mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggalnya.  Tujuan dari sistem zonasi,  di antaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga dan menghilangkan eksklusivitas serta diskriminasi di sekolah. Terutama di sekolah negeri. Membantu menganalisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.

Sistem zonasi diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen. Juga membantu pemerintah daerah memberikan bantuan atau afirmasi agar lebih tepat sasaran. Baik berupa sarana prasarana sekolah maupun peningkatan kualitas pendidik serta tenaga kependidikan.

Sistem zonasi bukan hanya ditujukan untuk PPDB maupun ujian nasional saja. Namun, penerapan zonasi dapat digunakan untuk dasar redistribusi serta pembinaan guru. Sekaligus pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

Sistem zonasi merupakan upaya mencegah penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu wilayah tertentu. “Sistem zonasi juga mendorong pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemerataan kualitas pendidikan yang berkeadilan,” lanjut Soleh

Kepala Disdikpora DIY Kadarmanta Baskara Aji mengapresiasi Kemendikbud yang menerbitkan aturan PPDB 2019 yang lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya. Bagi Aji, demikian sapaan akrabnya, sistem zonasi akan membuat penyelenggaran pendidikan menjadi efisien. “Siswa tidak perlu sekolah dengan jarak tempuh yang jauh,” katanya. (kus/mg2)