MAGELANG – Pemilu 2019 yang aman, damai, dan sejuk menjadi harapan bersama. Inilah yang melatarbelakangi Polres Magelang Kota mengumpulkan elemen masyarakat dalam gelaran Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Safira Magelang, Jumat(8/3). Dari diskusi ini para peserta sepakat untuk menjaga kondusivitas wilayah.“Pemilu yang aman, damai, dan sejuh adalah dambaan semua,” kata Kapolres Magelang Kota AKBP Idham Mahdi.

Menurut Idham, kehadiran para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dalam FGD ini berperan penting guna menjaga kedamaian Pemilu tersebut. Hal ini tidak lepas dari pengaruh mereka yang tidak diragukan lagi di tengah masyarakat. Apalagi tahapan menuju Pemilu 2019 kali ini sangat panjang yang dimulai 23 September tahun lalu dengan puncak 17 April mendatang. Karena itu, peran para tokoh penting dalam menjaga perdamaian di masyarakat.

Menurutnya, Pemilu yang aman tidak datang dengan sendirinya. Teapi perlu upaya dan peran serta masyarakat secara aktif dalam menjaga situasi Kamtibmas. Dia juga mengingatkan agar tempat ibadah tidak dijadikan tempat berkampanye. “Saya harap para tokoh bisa menyampaikannya ke masyarakat,” pintanya.

Ketua MUI Kota Magelang Ismudiyono menyebutkan, keragaman di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu. Termasuk di Magelang yang mana keragaman menjagi pemersatu bila bisa hidup berdampingan dengan saling menghargai. “Pemilu harus dijalankan dengan pikiran jernih, hati yang lapang, dan pikiran yang benar sesuai aspirasi masing-masing. Perbedaan itu indah, karena merupakan ketentuan Allah SWT,” ungkapnya.

Senada disampaikan Arif Budi Pratama dari Universitas Tidar (Untidar), bahwa peran masyarakat untuk mewujudkan Pemilu damai adalah dengan pro aktif. Ia menilai, masyarakat memiliki daya tahan untuk menangkal segala potensi ancaman yang mengganggu stabilitas ketahanan. “Hal itu bisa dibentuk dengan berdasarkan kerukunan, kekompakan, toleransi, dan kesadaran pluralisme serta komitmen dalam menjaga lingkungan,” jelasnya.

Muhammad Sunaryanto dari Kementerian Agama Kota Magelang mengemukakan, masyarakat juga berperan dalam mewujudkan Pemilu damai tanpa hoaks dan politisasi SARA. Dalam mewujudkan itu, diperlukan peran aktif masyarakat.”Warga tidak hanya memberikan suara di TPS, tapi juga mengawal agar proses penyelenggaraan sesuai peraturan perundang-undangan,” tandasnya.(dem/din/mg2)