BANTUL – Kasus kekerasan terhadap kaum perempuan di DIY terbilang relatif tinggi. Sebagai gambaran, pada 2017 lalu,  Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (P3AP2)  DIY mencatat ada 414 laporan.

Kejadian tersebut menurut Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3AP2 DIY Werdi Riyandani ditengarai karena masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat.

“Masyarakat masih belum memahami peran dan keadilan bagi perempuan,” ujar Werdi  saat Sosialisasi Pemahaman Gender untuk Masyarakat di Balai Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul,  Rabu(13/3).

Dikatakan, perempuan sebenarnya memiliki peran dan tugas yang sama dengan laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan bisa dicegah. Salah satunya dengan komunikasi dan diskusi yang intensif di dalam keluarga.

“Perempuan sekarang bisa menjadi mitra keluarga. Antara suami dan istri punya tanggung jawab yang sama,” ujarnya.

Dia  berharap para laki-laki bisa menerimanya dengan positif. Ini agar kedua belah pihak bisa saling bekerja sama. “Tidak merasa diberatkan pada satu sisi,” kata Werdi.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyoroti kekerasan terhadap anak. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah game dan penggunaan telepon genggam. Perkembangan teknologi dewasa ini membuat anak sangat mudah mengakses teknologi informasi. Dampaknya menjadi terpengaruh  dengan informasi dari dunia luar. “Orang tua harus bijak dan mengatisipasi hal tersebut,” sarannya.

Anggota Komisi D DPRD DIY Tustiyani juga hadir sebagai narasumber. Dia mengingatkan, pentingnya menanamkan pemahaman gender. Karena itu, dia meminta pemerintah daerah terus mengadakan sosialisasi gender ke segenap lapisan masyarakat.

“Sosialisasi ini dalam rangka membangun kesadaran bersama. Isu gender harus terus disampaikan ke publik,” ungkap Tustiyani. Sekadar diketahui, tahun ini Dinas P3AP2 DIY mengadakan sosialisasi gender ke 75 desa se-DIY.

Tustiyani menambahkan,  perempuan saat ini bisa berperan dalam kehidupan sosial dan politik. Tidak hanya dalam keluarga. Namun juga dalam jabatan-jabatan publik. Antara laki-laki dan perempuan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. “Tidak lagi ada diskriminasi. Semua sejajar dan setara,” kata ketua DPRD Bantul periode 2009-2014 ini.

Dia menegaskan, ungkapkan perempuan sekadar kanca wingking tidak lagi relevan dalam perkembangan abad modern ini. Dewasa ini antara laki-laki dan perempuan bisa bekerja sama dalam ranah domestik maupun publik.

Dalam banyak jabatan publik, saat ini juga banyak perempuan yang tampil memimpin. Mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati dan wali kota pernah dijabat perempuan. “Bukan lagi hal yang asing,” ungkap dia.

Dia pun mengajak kaum perempuan di Desa Sriharjo terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi. Dengan begitu, makin banyak perempuan yang berkiprah dalam pembangunan di desa tersebut. “Jangan pernah ragu-ragu,” ujar wakil rakyat yang tinggal di Parangtritis ini. (cr5/kus/mg2)