JOGJA – Perusahaan wajib melaporkan kondisi ketenagakerjaan. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan atau disingkat WLKP.

“Kewajiban pelaporan itu tidak hanya sekali. Tapi dilakukan secara berkala atau setiap tahun,” ujar Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Amin Subargus, Jumat(15/3).

Tiap tahun, perusahaan juga wajib melaporkan kondisi ketenagakerjaan. Di antaranya antara lain berisi identitas perusahaan, jumlah pekerja, jabatan dan hubungan ketenagakerjaan. Kemudian, perlindungan atau jaminan sosial tenaga kerja, lowongan kerja, berapa jumlah pekerja asing dan sebagainya.

Dengan adanya laporan secara berkala itu dapat diperoleh data keadaan tenaga kerja secara terus menerus dan berkesinambungan. Menurut Amin, saat ini perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam segala sisi kehidupan masyarakat. Pemerintah merespons dengan melakukan inovasi dan kreasi. Termasuk terkait dengan WLKP.

“Dulu WLKP dilakukan secara manual memakai blangko yang harus diisi dengan tulisan tangan atau diketik dengan mesin ketik. Sekarang WLKP dilakukan secara online dan paperless,” lanjut dia.

Dikatakan, WLKP online diatur dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan.  Sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2017 dinyatakan WLKP dilakukan melalui sistem daring yang disediakan Kementerian Ketenagakerjaan dengan alamat http://wajiblapor.kemnaker.go.id.

“Melalui alamat itu perusahaan dapat dengan mudah melaksanakan WLKP kapan saja dan di mana saja,” kata Amin. Sampai saat ini perusahaan yang melapor melalui alamat tersebut tercatat sebagai berikut. Kategori mikro ada 34.014 perusahaan, kecil (20.574), menengah ( 17.337) dan besar 7.615 perusahaan.

Sistem pelaoran secara online merupakan respons atas perkembangan teknologi,. Birokrasi  harus melakukan terobosan penyesuaian layanan. “Tinggalkanlah cara tradisional, beralih ke modern guna mempermudah pelayanan,” tuturnya. Sekaligus memermudah pemangku kepentingan melaksanakan kewajiban.

Saat terjadi perubahan di tengah masyarakat sebagai dampak teknologi digital, birokrasi tidak bisa bekerja begitu-begitu saja. Semuanya harus meletakkan perubahan dalam situasi persaingan yang inovatif.

Lebih jauh Amin menegaskan, kemudahan fasilitas online itu diharapkan terjadi percepatan dalam pelaksanaan WLKP. Bila ada perusahaan di DIY mengalami kendala dapat langsung menghubungi instansinya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY di nomor telepon (0274) 885037 untuk berkonsultasi dan pendampingan.

“Bila masih kesulitan, kami menyediakan pos pelayanan WLKP secara online,” ujar dia. Oerusahaan dapat langsung datang ke pos pelayanan WLKP untuk didampingi dan dipandu secara langsung oleh petugas yang berkompeten. (kus/mg2)