JOGJA – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY menaruh perhatian serius terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Terbukti, layanan pendidikan bagi mereka tersedia secara luas. Berbagai kemudahan diberikan kepada mereka.

“Tidak ada lagi alasan anak berkebutuhan khusus yang telah memasuki usia sekolah tidak sekolah,” kata Kepala Disdikpora DIY Kadarmanta Baskara Aji Minggu(17/3).

Aji, sapaan akrabnya, mengungkapkan banyak kemudahan telah diberikan Pemda DIY. Mulai dari biaya, bantuan transportasi hingga akses bagi mereka memasuki bangku sekolah. Mereka tidak lagi harus belajar di SLB. Di jalur sekolah reguler juga dapat menerima siswa berkebutuhan khusus.

“Kami berikan pendidikan inklusi,” ujar Aji. Menurut dia, pelaksanaan pendidikan inkusi di DIY tergolong maju. Banyak prestasi diraih anak-anak berkebutuhan khusus asal DIY di tingkat nasional maupun internasional.
Prestasi itu meliputi bidang seni, budaya, olahraga dan lainnya. Bahkan pendidikan anak berkebutuhan khusus telah mewadahi pengembangan kreativitas dan teknologi informasi. “Terutama anak-anak tuna grahita dan autis,” terangnya.

Dengan kemudahan dan tersedianya layanan fasilitas pendidikan di DIY itu, Aji berpesan agar anak-anak berkebutuhan khusus itu terus meningkatkan konsentrasi belajar. “Sukses buat kalian” ujar alumnus Fisipol UGM ini.

Anggota Komisi D DPRD DIY Muhammmad Yazid mengapresiasi kinerja yang ditunjukkan Disdikpora DIY tersebut. Dia berharap jumlah guru SLB ditambah. Dengan penambahan itu, guru-guru SLB dapat ditempatkan di sekolah-sekolah reguler.

“Khususnya yang menyelenggarakan pendidikan inklusif,” tuturnya.
Yazid menambahkan DIY telah memiliki Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas. Perda tersebut mengatur pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi mengelola sekolah inkusif dapat dilakukan melalui sejumlah hal.

Di antaranya, pelatihan kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler. Pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran. Pelatihan kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler. Bantuan guru pembimbing khusus dari pemerintah daerah. “Ini mengacu pasal 11 ayat (3) Perda No. 4 Tahun 2012,” terang Yazid.

Komisi D mendukung peningkatan program dan kegiatan dalam rangka mendukung sekolah inklusif. Bagi Yazid, apa yang dikerjakan dewan bersama pemerintah daerah bukan sekadar janji. “Tapi mari kita berikan bukti terbaik bagi masyarakat,” ajaknya. (kus/mg3)