JOGJA – Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi perhatian Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri. Tak hanya di Indonesia, dia juga  mengajak jejaring K3 tingkat ASEAN Occupational Safety and Health Network (ASEAN OSHNET) mewujudkan kerja layak bagi pekerja di negara-negara anggotanya.

“Tujuannya sama yaitu cita-cita untuk mewujudkan kerja layak, yang lebih spesifik oleh ASEAN OSHNET di bidang keselamatan dan kesehatan kerja,” kata Hanif saat membuka The 6th ASEAN OSHNET Conference di salah satu hotel di Jogja, Kamis (28/3).

Diakuinya, masih banyak tantangan. Diantaranya karena sistem kerja yang berubah dengan cepat dan lebih banyak  menggunakan teknologi. Tapi dia menilai dengan penggunaan teknologi seharusnya juga butuh pengamanan.

“Semakin tinggi teknologinya, level of safety-nya juga harus ditingkatkan,” katanya.

Menaker berharap, ASEAN OSHNET dapat lebih aktif  lagi dalam menemukan inistiatif-inisiatif baru sebagai wadah kerjasama yang baik dalam mempersiapkan negara anggota ASEAN untuk menjawab tantangan revolusi 4.0 khususnya  pelaksanaan K3.

“Indonesia merasa sangat beruntung dapat berpartisipasi aktif, hal ini dapat mendorong penyempurnaan regulasi di bidang K3 yang pada akhirnya harus sejalan dengan perkembangan K3 di tingkat ASEAN dan global,” ucap Hanif.

Itu juga dapat mendorong terciptanya program-program K3 yang lebih modern sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing usaha, serta memotivasi praktik-praktik K3 di perusahaan .

Dijelaskan Hanif , pada 2019 ini merupakan tahun yang sangat istimewa. Karena tahun ini usia perjalanan kerjasama ASEAN OSHNET telah mencapai 20 tahun dan pada tahun 2019 ini  juga, organisasi perburuhan internasional (ILO) genap berusia 100 tahun.

Sementara itu, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Michiko Miyamoto, mengatakan bahwa konferensi ini merupakan wadah yang bagus untuk saling berbagi pengetahuan terkait K3 dan bagaimana setiap negara anggota mengimplementasikan K3 di negaranya masing-masing.

“Perubahan iklim, teknologi, dan sosial mempengaruhi perubahan K3 bagi pekerja, sehingga penanganannya juga harus disesuaikan,” ujar Michiko. (cr9/pra/mg1)