BANTUL – Sikap intoleransi kembali terjadi di wilayah DIJ. Kali ini terjadi di Dusun Karet, Pleret, Bantul.

”14 kali saya pindah kontrakan. Baru kali ini saya mengalami kejadian seperti ini,” tutur Slamet Jumiarto dengan suara terbata ditemui di rumah kontrakannya kemarin (2/4).

Ya, pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, ini baru saja mendapatkan perlakuan intoleran. Warga Dusun Karet, Desa/Kecamatan Pleret, Bantul menolak Slamet tinggal di sekitar mereka. Alasannya, pria 42 tahun itu nonmuslim.

Yang lebih mengagetkan lagi, penolakan itu berdasar peraturan kampung.

”Dalam poin 2 aturan berbunyi, tidak mengurangi rasa hormat, penduduk Pedukuhan Karet keberatan menerima pendatang baru yang menganut aliran kepercayaan atau agama nonislam,” ucap Slamet membacakan salah satu poin aturan.

Ada lima syarat yang tertuang dalam peraturan yang disusun kelompok giat Dusun Karet. Selain mensyaratkan beragama Islam, peraturan yang dibuat pada 2015 itu juga mengharuskan pendatang membayar biaya administrasi Rp 1 juta.

Slamet mengaku mulai menempati rumah kontrakan yang terletak di RT 08 Dusun Karet itu Jumat (29/3). Bersama dengan istri dan dua anaknya.

Menurutnya, informasi rumah kontrakan itu diperolehnya dari media sosial. Harga sewanya Rp 4 juta per tahun.

”Saya sempat bertanya kepada perantaranya, apakah nonmuslim boleh tinggal atau tidak. Katanya, boleh dan tidak masalah,” ucapnya.

Persoalan muncul saat Slamet mengurus surat izin tinggal keesokan harinya. Ketua RT 08 tidak bersedia memberikan izin. Alasannya, terbentur dengan peraturan kampung.

Upaya Slamet memperoleh surat izin tinggal kepada pengurus kampung juga menemui jalan buntu. Meski begitu, Slamet tak patah arang. Dia lantas berinisiatif menghadap Sekprov DIJ Gatot Saptadi.

”Lalu diarahkan untuk menemui sekda Bantul,” tuturnya.

Menurutnya, Sekda Bantul Helmi Jamharis memang meresponsnya dengan melakukan audiensi. Namun, audiensi pertama yang dihadiri lurah Pleret belum menunjukkan titik terang. Dari itu, pemkab menggelar mediasi lagi di pendapa Dusun Pleret Senin (1/4) malam. Dengan menghadirkan beberapa pihak. Seperti camat Pleret, lurah Desa Pleret, dan pemilik rumah.

Slamet mengakui pihak kampung bersedia merevisi aturan. Namun, aturan baru itu hanya memperbolehkan Slamet tinggal maksimal selama enam bulan.

”Itu sama halnya penolakan secara halus,” katanya.

Dari itu, Slamet berniat pindah. Hanya, upayanya menemui kendala. Pemilik rumah kontrakan menolak memberikan kembali uang sewa.

”Katanya, uang sudah dipakai. Jika sudah dikembalikan uangnya, saya akan pindah,” tuturnya.

Meski berupa peraturan kampung, ternyata ada beberapa warga yang tidak mengetahuinya. Ismadi, contohnya. Warga yang tinggal tak jauh dari rumah kontrakan Slamet ini tidak mengetahui jika ada aturan ketat bagi pendatang.

Begitu pula dengan Lurah Desa Pleret Nurman Affandi. Dia mengaku baru mengetahuinya.

”Saya telah meminta untuk direvisi,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Dukuh Karet Iswanto membenarkan ada aturan di wilayah yang dipimpinnya. Dia berdalih peraturan dibuat, antara lain, untuk mengantisipasi pengaruh buruk di Dusun Karet. Sebab, kepolisian pernah melakukan penggerebekan terduga teroris di Dusun Karet.

”Orangnya pendatang,” dalihnya.

Sementara itu, Bupati Bantul Suharsono mengkritik peraturan di Dusun Karet yang tidak sejalan dengan semangat di NKRI. Menurutnya, tiap warga negara punya hak yang sama. Termasuk hak untuk tinggal.

”Tidak bisa ada peraturan yang mendiskriminasi suatu etnis, ras, atau agama lain. Walapun di sana (Dusun Karet) lingkungan muslim, kita kan bukan negara Islam,” tegasnya.

Terkait dengan keputusan apakah Slamet bisa tetap tinggal di Dusun Karet atau tidak, Suharsono mengaku akan melakukan koordinasi lebih lanjut. (cr5/zam)