JOGJA – Meski Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan surat keterangan kependudukan pengganti e-KTP atau dikenal dengan Suket sah dipakai saat pencoblosan nanti, tapi di Kota Jogja tidak dipakai lagi. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kota Jogja tak akan lagi mengeluarkan Suket.

Itu juga dikarenakan di Kota Jogja, data per 1 April lalu, dari 311.758 orang wajib e-KTP, sebanyak 309.643 sudah melakukan perekaman. Atau sekitar 99,34 persen warga wajib e-KTP yang melakukan perekaman.

“Kami sudah tidak lagi mengeluarkan Suket beru, warga yang masih memegang Suket bisa dimintakan pencetakan e-KTP kecamatan,” ujar Kepala Bidang Pendaftaran Pendudukan Dindukcapil Kota Jogja Bram Prasetyo Selasa (2/4).

Menurut dia untuk ketersediaan blangko e-KTP di kecamatan juga masih mencukupi. Menurut dia, dengan digunakannya e-KTP, akan dapat dipastikan arah penunggalan data kependudukan menjadi lebih pasti. Keuntungannya adalah daftar pemilih akan dapat terbebas dari data ganda. “Karena data kependudukan Dukcapil Kemendagri adalah data by name by address yang telah dikonsolidasikan,” tuturnya.

Saat ini Dindukcapil Kota Jogja juga masih mengejar untuk terpenuhinya 100 persen masayarakat dalam perekaman e-KTP. Karena itu Dindukcapil melakukan pelayanan di akhir pekan dan hari libur lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses perekaman e-KTP terus berlangsung.

Dindukcapil juga akan lebih pro-aktif melakukan jemput bola. Aksi jemput bola itu dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang memiliki kesulitan akses pada kantor Dukcapil untuk melakukan perekaman e-KTP.

“Ini semua dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang seluas-luasnya pada masyarakat dan dalam rangka melaksanakan putusan MK,” tambahnya.

Di lain sisi, masyarakat juga diminta pro-aktif melakukan perekaman e-KTP. Pasalnya, putusan MK itu bersifat final dan mengikat, mengikat masyarakat, mengikat penyelenggara Pemilu.

“Selain untuk pencoblosan, urusan lain kan juga lebih mudah jika pakai e-KTP,” ungkapnya.(cr8/pra/mg1)