PURWOREJO – Operasional tempat karaoke ilegal menjadi perhatian fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Purworejo. Tercatat ada tiga dari tujuh fraksi mengulas keberadaan tempat ilegal itu. Mereka menilai banyak nilai negatif dengan adanya tempat usaha karaoke.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018, di ruang sidang DPRD (1/4). Rapat dibuka dan dipimpin Ketua DPRD Luhur Pambudi didampinhi wakilnya yakni Yophi Prabowo dan Kelik Susilo Ardani.

“Aspirasi atau masukan dari beberapa kiai sepuh terkait usaha karaoke yang marak perlu diperhatikan oleh pemkab,” kata Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Prabowo. Menurutnya, pemkab melalui instansi penegak perdanya harus segera melakukan penertiban.

Usaha karaoke yang tidak memiliki izin operasi mulai dari tanda daftar usaha pariwisata maupun izin mendirikan bangunan, serta perizinan lainnya dinilai telah melanggar Perda. “Oleh karena itu aparat penegak Perda harus segera melakukan penindakan dengan regulasi yang berlaku,” tambahnya.

Lebih dalam disampaikan Juru bicara Fraksi PKB Rr Nurul Komariyah. Dia melihat kedatangan kiai atau ulama untuk menyampaikan keberatannya soal karaoke, karena usaha hiburan itu tidak sesuai budaya dan adat istiadat di Kabupaten Purworejo.

“Yang juga menjadi keprihatinan kami juga karena di tempat usaha karaoke itu ada minuman keras dan wanita pemandu lagunya,” kata Nurul. Semua aturan untuk melakukan penertiban sebenarnya sudah dituangkan dalam beberapa aturan yang ada, di antaranya Perda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Perda tentang Miras, Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan teknisnya tertuang dalam Peraturan Bupati.

“Kalau memang perda-perda itu tidak ternyata belum sesuai adat istiadat dan budaya Purworejo, maka FPKB sangat mendukung agar perda itu direvisi,” tambahnya.

Pertimbangannya, landasan pembuatan Perda tidak melulu menggunakan pertimbangan yuridis, tapi juga menggunakan pertimbangan filosofi dan pertimbangan sosiologis. (udi/laz/mg2)