JOGJA – Dijuluki miniatur Indonesia, Kota Jogja dinilai memiliki daya tarik luar biasa. Salah satu acuannya adalah dinamika penduduk yang cukup tinggi. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Taufiq Hanafi bahkan menyebut, rasio perbandingan penduduk pada siang dan malam adalah 1:5. Melebihi Jakarta.

Angka ini tentu berdampak pada beragam kebijakan publik. Mulai dari penyusunan hingga implementasi wujud aturan baku. Berdasarkan catatan Badan Perencanaan Pembanguna Nasional (Bappenas), inovasi dalam penyusunan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 tergolong baik.

“Sebagai catatan tahun lalu dalam penghargaan pembanguan daerah (PPD), pemerintah pusat menurunkan dana insentif ke sembilan pemerintah daerah. Salah satu diantaranya adalah Kota Jogja. Catatannya bagus karena Jogja sampai tahap akhir,” jelasnya di ruang Yudhistira Balai Kota Jogja, Kamis (4/4).

Fauzie menuturkan ada beberapa indikator kesuksesan. Selain pencapaian juga inovasi yang diraih. Selain itu penilaian juga meliputi penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia.

Evaluasi terlihat pada upaya penurunan angka kemiskinan. Pada  RPJMD 2018, target penurunan angka kemiskinan mencapai 7,58. Sementara realisasi mencapai angka 6.98. Lalu untuk angka pertumbuhan ekonomi dari target 5,16 persen terealisasi hingga 5,24 persen.

“Dari ini terbukti beberapa sektor ada penguatan. Jadi untuk PPD memang tidak sebatas tropi saja tapi kami juga mendorong penguatan lembaga dan SDM,” ujarnya.

Sistem verifikasi tidak sebatas data dan dokumen semata. Pada 2019, Bappenas juga melalukan kunjungan lapangan. Di Kota Jogja mereka mengunjungi Karangwaru Riverside di Tegalrejo yang dinilai berhasil dalam penataan kawasan bantaran sungai.

Sementara itu Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengakui tidak mudah dalam implementasi rencana pembangunan. Dalam perencanaan, dia mengedepankan perencanaan top down dan bottom up. Sehingga kebijakan dapat berjalan selaras. Tidak hanya kebijakan Pemkot Jogja tapi juga linier dengan Pemprov DIJ dan Pemerintah Pusat.

“Seperti untuk RKPD 209 ini, fokus pusat adalah penanganan kawasan kumuh. Lalu ditindalanjuti dalam kebijakan provinsi yang kemudian diturunkan lagi dan didukung dengan kebijakan pemkot. Target kami memang ada peningkatan dengan tepat, cepat, dan akuntabel. Ombasnya juga ke kualitas masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu HP juga memamerkan inovasi yang dipunyai Pemkot Jogja. Diantaranya apilkasi Jogja Smart Service (JSS) dan program pengentasan kemiskinan, Gandeng Gendong. “Dengan Gandeng Gendong untuk pengentasan kemiskinan multi sektor dan kemudahan layanan melalui JSS,” ungkapnya. (dwi/pra/mg1)