JOGJA – Kasus yang menimpa Slamet Jumiarto, 42, menjadi pukulan telak bagi Pemprov DIJ terkait sikap intelorensi. Slamet ditolak warga saat mengontrak rumah di Pedukuhan Karet, Pleret, Bantul karena agamanya beda.

Meski persoalan itu dianggap selesai, Pemprov DIJ tetap mengambil langkah antisipatif. Agar kasus serupa tak kembali muncul. Demi menjaga situasi keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan kedamaian di DIJ. Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mengeluarkan instruksi nomor 1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial.

Ada tiga poin utama dalam intruksi gubernur DIJ tersebut. Pertama, pencegahan konflik sosial. “Bupati dan wali kota harus bisa mengemas bagaimana mencegah hal yang memicu masalah tersebut,” ujar Sekprov DIJ Gatot Saptadi di Kepatihan, Jumat(5/4).

Lalu kedua, pemerintah kabupaten/kota diminta mengambil langkah cepat dan tegas apabila terjadi sesuatu. Kasus yang menimpa Slamet bisa menjadi pembelajaran. Baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Sebab, masalah tersebut telah terjadi dan diketahui masyarakat. Namun, langkah penyelesaiannya terlalu lamban. Gatot sangat menyesalkan hal itu.

Ketiga, hal yang menjadi penekanan adalah pembinaan dan pengawasan. Terutama penertiban regulasi. Sepengetahuan Gatot, regulasi terendah dalam penyelenggaraan pemerintah ada di tingkat desa. Itu berarti peraturan desa menjadi ujung tombak untuk mengendalikan masyarakat. Sedangkan ketentuan yang dibuat oleh lembaga di bawah desa dianggap bukan sebuah keputusan atau peraturan. Melainkan kesepakatan. Kesepakatan yang dibuat itu tidak bersifat mengikat masyarakat.

Gatot tak ingin kearifan lokal justru dijadikan senjata untuk mewujudkan kepentingan tertentu. Sebaliknya, kearifan lokal harus berpegang pada NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan Undang-undang Dasar 1945.
Lebih lanjut Gatot mengatakan, instruksi gubernur DIJ tertanggal 4 April 2019 itu diharapkan bisa menjadi pegangan semua pihak. Untuk menjaga rasa cinta antarwarga di Jogjakarta.

Gatot menegaskan, instruksi gubernur memiliki kekuatan tetap. Gubernur punya kewenangan untuk menegur pihak-pihak yang tidak mengikuti instruksi. Sanksinya pun diatur tersendiri, baik secara personal maupun jabatan. “Ini perintah. Kalau dilanggar ya sanksi,” tandasnya.

Karena itu Gatot meminta para bupati dan waki kota di DIJ bisa mencermati potensi-potensi konflik sosial di wilayah masing-masing. Terutama jika ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat sekelompok warga tertentu. Yang bersifat terstruktur. Dan melanggar hak orang lain. Termasuk masalah perumahan ekslusif bagi warga beragama tertentu. Pemerintah setempat harus melakukan penyisiran terkait perizinannya.

Sementara itu, pascakejadian peristiwa di Pedukuhan Karet, Pemkab Bantul berencana meninjau seluruh peraturan desa (perdes) yang ada.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Fatoni mengatakan, peninjauan perdes sebagai langkah antisipatif kejadian serupa. Sekaligus untuk menyisir kemungkinan masih adanya perdes yang mengandung unsur SARA. Jika memang masih ditemukan, Fatoni minta perdes terkait direvisi. Atau dihapus sekalian.“Nanti kami akan sebar surat edaran terkait hal tersebut,” ujarnya.

Surat edaran itu mengacu pada perintah Bupati Bantul Suharsono tentang tindakan terhadap perdes yang tidak sesuai dengan Pancasila. “Perdes yang memberlakukan pungutan bagi pendatang baru juga akan dihapus,” tegas Fatoni.

Sebagaimana diketahui, Suharsono menyatakan bahwa peraturan yang ada di Pedukuhan Karet tidak sesuai dengan semangat NKRI. Itulah yang membuat Slamet tertolak oleh warga setempat. Padahal, semua warga negara seharusnya mendapat hak yang sama. Suharsono menegaskan, Bantul bukanlah wilayah yang dihuni oleh satu suku atau ras saja.

“Jadi tidak bisa ada peraturan yang mendiskriminasi suatu etnis atau agama lain,” tegasnya. Walapun Pedukuhan Karet merupakan lingkungan muslim, lanjut Suharsono, Indonesia bukanlah negara Islam. “Jadi sudah seharusnya beda suku ras dan agama tidak masalah. Tidak boleh ada larangan tinggal,” tandasnya.(cr9/cr5/yog/mg2)