KULONPROGO – Pengawasan kendaraan tambang yang melintas jalan nonrekomendasi diintensifkan. Langkah itu diambil, menyusul banyaknya jalan rusak di Kulonprogo.

“Kami mengidentifikasi jenis kerusakan jalan dan mencari solusinya. Program kami susun untuk mengidentifikasi jenis kerusakan, dan penyebabnya,’’ tegas Kepala DPUPKP Kulonprogo, Gusdi Hartono, Jumat (5/4).

Kajian yang dibuat wajib ditindaklanjuti. ‘’Jika ada penambang lepas tangan atas kerusakan jalan di Kulonprogo akan kami kejar,” kata Gusdi.

Kerusakan jalan dipicu aktivitas penambangan dan pengangkutan material menuju New Yogyakarta International Airport (NYIA). Namun, ada yang tidak mengindahkan jalur yang diperbolehkan untuk dilalui sesuai dokumen Unit Kerja Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (UKP/ULP) Penambangan.

Berdasarkan data dua tahun terakhir, kerusakan jalan terjadi di sejumlah titik. Rinciannya, untuk jalan lokal primer I sepanjang 636,025 kilometer yang kondisinya baik tinggal 49,2 persen. Sisanya, 21,8 persen, rusak sedang. Sebanyak 15,8 persen rusak ringan, dan 13,2 persen rusak berat.

Kepala DLH Kulonprogo, Arif Prastowo mengatakan, kapasitas jalan kabupaten hanya 6 ton, jalan desa jauh lebih rendah. Artinya, jika dilalui kendaraan tambang yang melebihi tonase, kerusakan pasti terjadi.

Belum lagi lalu lintas kendaraan pengangkut tambang. Traffic-nya cukup tinggi dalam menyuplai kebutuhan NYIA.

“Pengelola tambang yang melanggar aturan akan dikenai sanksi administrasi secara bertahap. Mulai surat peringatan (SP) pertama sampai ketiga,’’ katanya.
Jika tidak diindahkan, izin operasional atau izin dicabut. ‘’Mereka yang terlanjur memicu kerusakan tetap wajib memperbaiki jalan rusak yang dilalui,” tegasnya.
Arif menegaskan, pihaknya tertib dalam menerbitkan dokumen UKL/UPL.

Penambang diwajibkan memberi sosialisasi jika ada dampak kerusakan jalan.
Masyarakat banyak yang mengadu ke DLH terkait permasalahan tambang. Keluhannya jalan rusak dan gangguan kebisingan. (tom/iwa/zl)