PENEGAKAN hukum di Indonesia hingga kini masih terbilang memprihatinkan. Rekam jejak dunia peradilan masih menyimpan kotoran yang menginflasi kepercayaan masyarakat terhadap integritas hakim sebagai penegak hukum.

Berbagai kasus seperti yang dialami oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iswahyu Widodo dan Irwan terkait suap putusan perdata yang ditangkap pada selasa 27 November 2018 lalu dan berbagai kontroversi seperti kasus etik yang dilakukan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat justru menambah bercak hitam dunia peradilan Indonesia.

Selain itu, berbagai kasus hukum yang ditangani di pengadilan masih dirasa tidak menjawab harapan keadilan masyarakat. Hal tersebut disebabkan cara berhukum yang masih terpenjara oleh ritual legalitas formal yang dianut oleh para hakim. cara berhukum yang selalu berpihak pada kepastian hukum justru berdampak pada ketidakadilan. Karena dengan menegakkan hukum tidak serta merta telah menegakkan keadilan.

Banyak kasus-kasus hukum yang menjadi sorotan publik seperti kasus pak Busrin yang dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar rupiah atau subsider 1 bulan kurungan karena kedapatan menebang pohon mangrove untuk dijadikannya bahan bakar memasak. Sementara kasus pembakaran hutan di Riau yang diduga melibatkan 11 perusahan justru di SP3 oleh kepolisian pada tahun 2016 silam. Kasus terbaru seperti yang dialami oleh Rasilu yang dihukum 18 bulan penjara karena becak yang dikendarainya terguling karena menghindari mobil yang hendak menabraknya. Kejadian tersebut menyebabkan penumpang nya meninggal dunia.

Maka tak heran masyarakat Indonesia akrab dengan perumpamaan bahwa hukum ibarat sebilah pisau dapur yang tajam kebawah namun tumpul keatas. Penegakan hukum di Indonesia sangat represif terhadap masyarakat kelas rendah. Sebaliknya untuk masyarakat kelas atas, hukum justru bersifat protektif dan memihak.

Pola penegakan hukum seperti ini tidak boleh terus berlanjut, apalagi sampai mencoreng wajah peradilan Indonesia. Mengacu pada teori sibernetika Talcott Parson, maka hukum sebagai bagian dari sub sistem sosial memiliki fungsi utama sebagai mekanisme pengintegrasi antara keadilan dan kebenaran.
Dalam dunia hukum, hakim dianggap sebagai sosok yang mampu mengintegrasikan berbagai macam kepentingan dan perbedaan dengan dilakukan konversi di pengadilan sehingga putusan yang dihasilkan memenuhi unsur-unsur efisiensi, legitimasi dan keadilan.

Hukum butuh moralitas

Proses pencarian keadilan dalam hukum telah dilakukan setidaknya dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan filosofis, pendekatan normatif positivis, pendekatan sosio legal dan pendekatan legal pluralism. Berbagai pendekatan ditawarkan oleh para ahli hukum yang dari tiap-tiap pendekatan akan melahirkan jenis keadilan yang berbeda-beda pula.

Namun, meskipun telah banyak pendekatan yang ditawarkan oleh para ahli seiring dengan kemajuan dalam bidang hukum, kondisi berhukum di Indonesia masih tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap keadilan dan kebenaran.

Hal tersebut bukan karena ketidakmampuan para hakim untuk memahami teori-teori hukum yang ditawarkan oleh ahli hukum, melainkan karena hukum masih kedap moral. Kondisi berhukum masih belum berubah dari legal positivism yang melahirkan banyak teriakan ketidakadilan di masyarakat.

Hukum hanya menjadi alat yang teknikal dan kaku tanpa konsepsi tentang moralitas yang menjadi muatannya. Akibatnya, kerap kali hukum dipermainkan oleh aparat hukum karena konsep moralitas yang ada dalam hukum telah dilepaskan. Ketika hukum kedap terhadap moralitas, maka hukum kehilangan nilai yang menjadi pondasi sebagai penyangganya. Tidak ada lagi pertimbangan akal sehat apakah suatu perbuatan layak dihukum atau tidak. Maka ketika hal tersebut terjadi, hakim sebagai penegak hukum bertindak secara otomatis seperti mesin yang memutus perkara berdasar bunyi pasal semata.

Oleh karena itu, hukum perlu dipertahankan sebagai kaidah yang mengandung moralitas. Sehingga mekanisme penegakan hukum harus tepat sesuai dengan manusia yang dilayani oleh hukum.

Berbagai pertimbangan tersebut harus menjadi patokan bagi hakim dalam memutus, sehingga dengan demikianlah hakim dapat dibedakan dari robot yang akan secara otomatis memutus sesuai dengan bunyi pasal-pasal yang tertuang dalam suatu regulasi. Moralitas dalam berhukum perlu di tingkatkan dalam dunia peradilan di Indonesia, agar jeritan ketidakadilan karena terlalu bersandar pada pandangan yang legal formal terhadap hukum mengalami penurunan. Maka, apa yang disebut oleh Gustav Radbruch sebagai nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat terpenuhi. (ila)

*Penulis merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta