BENCANA demi bencana silih berganti menghampiri negeri ini. Tengok saja dalam beberapa pekan ini terjadi tanah longsor dan banjir bandang di Sentani Papua; banjir di beberapa wilayah termasuk Yogyakarta, Purworejo, Lamongan, Bandung, Rembang, dan Grobogan; gempa dan longsor di Lombok serta daerah lain di Indonesia. Sederet bencana tersebut menjadi bukti nyata Indonesia merupakan negeri rawan bencana. Bencana alam tersebut tak hanya menelan korban jiwa dan materi saja, melainkan juga meninggalkan dampak psikologis para korban bencana.

Berdasarkan data yang dirilis United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara paling rawan terhadap bencana. Hal ini dipertegas dengan kondisi alam Indonesia yang letaknya di ujung pergerakan tiga lempeng dunia yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.

Sudah selayaknya masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang tangguh bencana. Untuk diperlukan upaya nyata yang terorganisasi dengan baik, dilaksanakan penuh kesadaran dan berkesinambungan untuk mewujudkannya. Sudah menjadi suatu keharusan, masyarakat yang tinggal di daerah kawasan rawan bencana harus punya bekal cukup bagaimana menghadapi bencana alam sehingga dapat meminimalisasi kerugian materi, korban jiwa, dan dampak psikologis.

Namun harus diakui, bahwa memang kesadaran masyarakat yang hidup di wilayah rawan bencana masih sangat rendah. Baik di tingkat masyarakat, pemerintah, maupun pemangku kepentingan lain. Lalu, apa yang harus dilakukan agar persoalan serupa saat bencana datang tak terduplikasi ulang?

Pengentasan persoalan bencana alam ini merupakan sebuah kompleksitas yang melibatkan berbagai kalangan di semua lini. Pengurangan risiko bencana dapat diwujudkan seperti pembangunan infrastruktur, penataan ruang, peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Pembaharuan upaya mitigasi bencana ditempuh lewat kebijakan, penyediaan dana mitigasi, ketaatan pembangunan berbasis zonasi aman rawan bencana, hingga diklat kebencanaan.

Pemerintah bertanggung jawab mutlak mengedukasi masyarakat. Edukasi bertujuan menumbuhkembangkan kesadaran publik pada kebencanaan. Kesadaran publik merupakan faktor utama dalam pengurangan risiko bencana yang efektif. Payung hukum yang termaktub dalam PP No. 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 8/2008 tentang BNPB harus benar-benar dijalankan secara masif dan konsisten. Kesadaran publik bisa dikembangkan dengan pengembangan dan penyebarluasan informasi melalui media dan saluran pendidikan, dan pembentukan pusat informasi, jaringan, serta aksi masyarakat.

Kawasan terdampak bencana perlu direhabilitasi dan direkonstruksi yang fokus pada upaya antisipasi (pencegahan terjadinya bencana), mitigasi (pengurangan risiko bencana), dan adaptasi (penyesuaian terhadap perubahan bencana). Langkah ini sejalan dengan UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No 28/2002 tentang Bangunan Gedung.

Secara normatif pendidikan mengemban peran dalam memberikan pembelajaran aktual, termasuk mengedukasi soal kebencanaan. Perguruan tinggi dan sekolah merupakan pintu gerbang yang tepat untuk mengenalkan kebencanaan dan mitigasi. Mendesak, perlu masukknya mata kuliah kebencanaan dan mitigasi dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Nantinya mata kuliah ini mengajarkan dinamika bumi dan bagaimana manusia Indonesia yang tangguh bencana. Diharapkan para mahasiswa akan menjadi motor penggerak mitigasi bencana alam di daerahnya. Pendidikan kebencanaan di sekolah dasar dan menengah diharapkan membantu siswa memainkan peran penting dalam mitigasi bencana, yang tujuannya membentuk kesadaran kebencanaan sejak usia dini.

Pemerintah segera membangun percontohan kota/kabupaten tangguh bencana di beberapa kota/kabupaten rawan bencana. Proses pengelolaan risiko bencana melibatkan keaktifan masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya. Masyarakat harus siap dan sigap saat bencana datang. Hal merupakan sebuah keharusan. Kita harus siap menjadi masyarakat tangguh bencana. Sinergi antar berbagai elemen mutlak dibutuhkan agar masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana bisa hidup berdampingan secara harmoni dengan bencana alam. (ila)

*Penulis merupakan guru pada MTs Darul Ishlah Sukorejo, Kabupaten Kendal dan Fasilitator pada Program PINTAR Tanoto Foundation Regional Jawa Tengah