KULONPROGO – Polemik tambang batu dan tanah uruk di Dusun Grindang, Hargomulyo, Kokap menemui titik terang. Dewan meminta pemrakarsa melakukan sosialisasi ulang.

Mana area yang tidak boleh ditambang, mana yang boleh. Dan harus mendapat izin warga pemilik lahan. Titik temu tersebut berhasil disepakati dalam audiensi di DPRD Kulonprogo (8/4).

Audiensi dihadiri pemrakarsa tambang Khoirudin, pemilik lahan, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). “Jangan ada pihak yang dirugikan,” kata Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati.

Audiensi menyepakati tiga kesepakatan. Penambang harus melakukan sosialisasi ulang, membuat kesepakatan dengan warga Dusun Grindang. Yakni terkait pemanfaatan jalan lingkungan serta kewajiban memperbaiki jalan.

“Penambang diminta tidak melakukan penggalian lahan yang tidak disetujui pemiliknya. Harus ditandatangani minimal oleh pemilik lahan, pihak dusun, dan pemerintah desa,” ucap Akhid.

Polemik bermula saat warga Dusun Grindang, menyoal aktivitas penambangan batu dan tanah uruk di wilayahnya. Pemrakarsa tambang dinilai belum memenuhi kewajiban kepada pemilik lahan. Sosialisasi justru diberikan kepada warga lain, bukan pemilik lahan.

Warga mengadukan persoalan itu ke DPRD Kulonprogo dan DLH. Aduan disampaikan 7 Februari 2019 dan langsung direspons.
Selang sehari, DLH ke lokasi penambangan melakukan verifikasi. Sejumlah warga pemilik lahan, penambang, pemerintah desa, Muspika Kecamatan dan OPD diundang membahas masalah tersebut di Kantor DLH 18 Februari 2019.
“Harusnya ada sosialisasi ulang tentang proses izin pertambangan. Tapi yang dilakukan sosialisasi tentang jalan. Ini tidak match,” jelas Akhid.

Dewan meminta pengelola tambang segera melakukan sosialisasi ulang. Diawasi OPD, pemerintah desa, dan kecamatan. Akhid tidak ingin pemilik lahan dirugikan.

Kepala DLH Kulonprogo, Arif Prastowo mengatakan, belum ada pembahasan terkait lahan yang tidak boleh untuk ditambang. “Dalam sosialisasi memang belum dibahas,” kata Arif.

Khoiruddin mengklaim telah melakukan sosialisasi sesuai kesepakatan. Namun dia lupa menyertakan bukti sehingga melupakan salah satu kesepakatan.
“Kami sudah sosialisasi, tapi saya akui saya kecolongan. Tidak menyertakan buktinya,” ujarnya.

Salah seorang pemilik lahan, Mijoko menyatakan, sosialisasi ulang harus dilakukan. Dia sebagai pihak yang dirugikan. Pada sosialisai pada akhir Februari dia ditekan dan disudutkan, termasuk oleh pemerintah desa.
“Kalau nanti sosialisasi ulang tidak fair, saya akan adukan ke bupati,” kata Mijoko.

Dia telah membuat pernyataan kerelaan tanah untuk ditambang. Namun dicabut sebab merasa ada yang tidak beres. Salah satunya, tidak adanya sosialisasi kepada pemilik lahan.

Pemilik lahan lainnya, Sriyono mengaku tidak pernah diajak sosialisasi. Tidak ada pemberitahuan dari pengelola tambang. Sosialisasi justru diberikan kepada warga bukan pemilik lahan.

“Tiba-tiba saya mendapat pemberitahuan izin penambangan batu dan tanah uruk atas nama Khoirudin. Warga yang tanahnya ditolak ditambang mendapat tekanan dan ancaman dari penambang,” ungkap Sriyono. (tom/iwa/mg3)