GUNUNGKIDUL – Rapat paripurna DPRD Gunungkidul dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terkait dengan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) ditunda. Gara-garanya, jumlah anggota yang hadir tidak kuorum, sehingga rapat tidak bisa dilanjutkan.

Rencanannya, paripurna Senin (8/4) membahas pemandangan umum tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perubahan Badan Hukum BPR BDG dimulai pukul 09.00. Namun hingga pukul 10.30 wakil rakyat yang hadir baru 15 orang.
Padahal sesuai ketentuan dalam tata tertib DPRD, dalam rapat paripurna minimal dihadiri separuh lebih dari seluruh anggota. Itu artinya, untuk bisa menyelenggarakan rapat parpurna minimal dihadiri 23 anggota karena jumlah dewan di Gunungkidul 45 orang.

“Banyak anggota tidak hadir karena urusan kampanye. Masa kampanye ini juga akan dijadikan pertimbangan dalam membahas penjadwalan ulang tugas DPRD dalam rapat badan musyawarah,” ujar Ketua DPRD Gunungkidul Demas Kursiswanto.

Sekretaris DPRD Gunungkidul Agus Hartadi mengatakan, keputusan penundaan merupakan kesepakatan bersama oleh anggota yang hadir. Dari pihak kesekretariatan hanya sebatas memberikan fasilitas. Menurutnya, idealnya memang ada tiga kali masa skorsing sebelum sidang dinyatakan ditunda.

“Berhubung kondisi yang situasional dan telah disepakati bersama maka tidak masalah kalau setelah sidang pertama dibuka langsung ditetapkan adanya penundaan sidang,” kata Agus Hartadi.

Bupati Gunungkidul Badingah yang hadir dalam paripurna memilih irit bicara ketika dikonfirmasi. Dia berpendapat, penundaan paripurna merupakan ranah internal DPRD dan pihak pemkab tidak akan ikut campur. “Itu urusan internal DPRD dan biarkan diselesaikan sendiri,” kata bupati. (gun/din/mg3)