JOGJA – Penerapan sistem zonasi tak hanya dalam penerimaan peserta didik baru. Kementrian Agama mulai tahun ini juga menerapkan sistem zonasi untuk keberangkatan jamaah haji. Kebijakan itu diprotes oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

Surat keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Nomor 131 Tahun 2019 tentang pedoman pengisian Kelompok terbang Berbasis Zonasi/Wilayah itu dikhawatirkan mereduksi peran KBIH. Karena kelompok terbang (Kloter) calon jamaah haji akan diberangkatkan berdasarkan domisili. Sengan pola itu para calon jamaah haji (CJH) yang sudah tergabung dalam suatu KBIH tidak bisa bersatu dalam satu kloter.

“Sebelumnya kami (KBIH) sudah menyusun tertata, termasuk usia. Kalau menurut nomor porsi, isa sak regu isine wong tua kabeh,” kata Ketua Forum Komunikasi KBIH DIJ Suwandi dalam jumpa pers, Senin (8/4).

Sesuai SK Dirjen PHU, nominatif kloter disusun berdasarkan Kabupaten/kota yang diurutkan per kecamatan sesuai kode pos dan momor porsi dalam satu kode pos. Bisa jadi tambah dia, dengan zonasi maka jamaah jompo dan jamaah yang memakai kursi roda ngumpul jadi satu.

“Kalau begini, siapa yang tanggung jawab. Itu yang terjadi jika penyusunan kloter berdasarkan zonasi dan nomor porsi. Dirjen PHU tidak mentaati SK-nya sendiri. Mengingkari SK-nya sendiri,” tegasnya.

Suwandi menambahkan saat ini kuota haji DIJ berjumlah 3.131. Sekitar 200 orang sampai 300 orang tidak mengikuti KBIH. “Atau lebih dari 93 persen CJHlebih merasa nyaman bergabung ke KBIH karena merasa mantap dan terlindungi,” jelasnya.

Persoalan lain dalam SK yang mengganjal KBIH terkait dengan peran KBIH yang sudah melakukan bimbingan minimal selama 15 kali pertemuan sejak beberapa bulan sebelum CJH berangkat ke Tanah Suci. Padahal sebelumnya para CJH minimal 12 bulan sudah terkondisikan berada di satu KBIH. “Konsekuensinya, pembimbing KBIH tidak bisa meneruskan bimbingan kepada jamaah,” ungkapnya.

Terkait hal itu Forkom KBIH DIJ sudah melayangkan surat dan memperoleh jawaban tertulis dari Kemenag. Pada surat jawaban yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Direktur Bina Haji H Khoirizi H Dasir itu disebutkan, masalah zonasi merupakan kebijakan yang dilakukan melalui kajian mendalam dan sudah diputuskan oleh DPR. (cr8/pra/mg1)