SLEMAN – Hari ini, adalah H-7 menuju Pemilu 2019. Masih banyak alat peraga kampanye (APK) dan bendera parpol terpasang di lokasi terlarang.

UU 7/2017 tentang Pemilu mengatur, hingga masa tenang, APK maupun bendera parpol masih boleh dipasang. Namun, memasuki masa tenang (H-3) semua atribut kampanye harus diturunkan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman akan memastikan aturan itu ditaati. Mereka membuat surat edaran kepada peserta pemilu.
“Memang dalam aturan itu, APK harus dibersihkan,” kata Kordiv Hukum, Data, dan Informasi, Bawaslu Sleman, Arjuna al Ichsan Siregar (9/4).

Tapi dalam aturan itu, peserta pemilu juga memiliki tanggung jawab. ‘’Yakni untuk merawat atribut kampanye masing-masing,” kata Arjuna. Pihaknya akan memberikan surat edaran kepada para peserta pemilu segera menurunkan APK masing-masing. Sebab, selain melanggar aturan pemilu, keberadaan APK juga menjadi sampah visual.

“Ini (APK) memang tanggung jawab parpol. Tapi pada saatnya nanti (masa tenang) kami juga akan bergerak,” tegas Arjuna. Pihaknya akan mulai menertibkan APK pada H-3 pemilu. Mulai Minggu-Selasa (14-16/4). “Tiga hari itu APK harus bersih. Kami mendata semua APK, termasuk billboard (baliho),” kata Arjuna.

Sementara itu, Kabid Trantib, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman, A. Edi Santoso menegaskan, pihaknya siap membersihkan APK yang direkomendasikan Bawaslu Sleman. Yang menjadi kendala adalah anggaran. APK yang melanggar, tidak bisa langsung diturunkan.

“Kami itu ada anggaran untuk penertiban selama 65 kali,” kata Edi.
Dalam satu kali penindakan, biasanya dilakukan 28 anggota. Namun, fakta di lapangan berkata lain. Karena APK terlalu banyak. Sehingga anggota yang diterjunkan juga banyak.

“Akhirnya anggaran untuk dua kali penindakan digabung jadi satu,” jelas Edi.
Dia menegaskan, kondisi tersebut tidak akan berpengaruh banyak. “Yang penting, semua tugas terlaksana,” tegasnya.

Pantauan Radar Jogja, flyover Jombor kembali dipasangi APK. Padahal belum ada satu bulan flyover Jombor dibersihkan dari APK maupun bendera parpol.
Dalam UU 7/2017, APK tidak boleh dipasang di jembatan. Dipaku di pohon, tiang listrik, dan melintang jalan. Juga tidak boleh dipasang dekat fasilitas pemerintahan, ibadah, dan pendidikan. (har/iwa/mg3)