JOGJA – Tingkat kesadaran peserta Pemilu 2019 terhadap berbagai ketentuan kampanye memprihatinkan. Ketentuan pemasangan alat peraga kampanye (APK), misalnya. Bawaslu mencatat ada 18.266 pelanggaran. Dari jumlah itu, Kota Jogja paling banyak. Mencapai 6.036 kasus. Disusul Kabupaten Sleman 4.768; Gunungkidul 3.950; Kulonprogo 1.898; dan Bantul 1.614 kasus.

Komisioner Bawaslu DIJ Sutrisnowati menyebut belasan ribu APK itu dianggap melanggar lantaran dipasang di beberapa lokasi terlarang. Seperti di pohon, tiang telepon, tiang listrik, dan trotoar. Ada pula yang dipasang di kantor pemerintah, lembaga pendidikan, tempat ibadah, traffick light, dan rumah tak berpenghuni.

”Semakin mendekati pemilu jumlahnya (yang melanggar) kian banyak,” jelas Sutrisnowati di kantornya, Rabu(10/4).

Di lapangan, Sutrisnowati tak menampik lembaganya kerap mendapat komplain dari kontestan pemilu. Mereka mengkomplain larangan pemasangan APK di tempat ibadah. Padahal, kabupaten/kota di DIJ telah menentukan zona-zona pemasangan APK. Begitu pula dengan zona larangan.

Yang mengagetkan lagi, belasan ribu temuan pelanggaran itu hanya dalam 35 hari. Persisnya mulai 1 Maret – 4 April.

”Paling banyak jenis bendera. Jumlah pelanggarannya 8.408 kasus. Kemudian, baliho 3.459 kasus,” sebutnya. Selengkapnya lihat grafis.

Dalam kesempatan itu, Sutrisnowati juga menyinggung kabupaten dengan penyelenggaraan kampanye terbanyak. Berdasar catatan Bawaslu, Kota Jogja per 23 September hingga 9 April menggelar 1.307 kali kampanye. Lalu, Gunungkidul 529 kali; Bantul 272 kali; Sleman 176 kali; dan Kulonprogo 121 kali.

”Yang kampanye 2.135 peserta atau kontestan,” ujarnya.
Selain pemasangan APK, salah satu penyelenggara pemilu ini juga intens mengawasi berbagai pelaksanaan kampanye. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIJ Sri Rahayu Werdningsih mengungkapkan, hingga kemarin lembaganya menerima 40 pelanggaran pemilu. Sebanyak 26 pelanggaran di antaranya merupakan temuan Bawaslu. Sisanya laporan masyarakat. Kendati begitu, tidak semua pelanggaran dapat diproses. Lantaran tidak semuanya memenuhi syarat formil.

”Hanya 31 pelanggaran yang kami register,” ungkapnya.
Dari 40 pelanggaran, Sri menyebut pelanggaran administrasi paling mendominasi. Mencapai 22 perkara. Lalu, di belakangnya pelanggaran pidana 15 kasus. Dua lainnya dikategorikan bukan pelanggaran.

Menurutnya, syarat formil tidak terpenuhi lantaran sejumlah faktor. Salah satunya, saksi. Bawaslu tak akan memproses berbagai laporan pidana pemilu jika tak disertai saksi.

Perbedaan persepsi juga turut memengaruhi penanganan kasus pelanggaran atau pidana pemilu. Bahan kampanye, contohnya. Komisi Pemilihan Umum bersikukuh memasukkan pakaian sebagai bahan kampanye. Sedangkan Bawaslu berpendapat pakaian bukan termasuk bahan kampanye selama tidak disertai logo partai politik. (cr8/zam/mg2)