SLEMAN – Penyelenggaraan Pemilu 2019 dihantui dengan tingginya angka golput (golongan putih). Sebab, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya mengabulkan sebagian uji materi terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam putusan atas perkara No 20/PUU-XVII/2019, MK memang memperpanjang waktu proses pindah tempat mencoblos hingga H-7 atau 10 April. Sebelumnya sampai 17 Maret. Tapi, perpanjangan waktu perpindahan itu hanya bagi pemilih dengan kondisi tertentu. Yakni, sakit, tertimpa bencana alam, narapidana, dan mahasiswa yang menjalankan tugas.

Padahal, tidak sedikit pemilih berstatus pendatang di luar berbagai syarat perpanjangan yang belum belum mengurus perpindahan.
”Saya juga tidak tahu kalau mahasiswa reguler tidak bisa mengurus pindah memilih,” keluh Dini, seorang mahasiswi di kantor KPU Sleman, Rabu (10/4).

Mahasiswi 25 tahun ini datang ke kantor KPU sedianya untuk mengurus proses perpindahan lokasi mencoblos. Namun, mahasiswi asal Lampung ini harus pulang dengan kecewa. Dia tak mengetahui perpanjangan waktu hanya bagi pemilih dengan syarat tertentu.

”Sampai di sini (KPU) ditolak,” keluhnya.
Dini sebelumnya mengapresiasi putusan MK. Dengan begitu, Dini di sela kesibukkannya, berharap bisa mengurus proses perpindahan. Namun, informasi yang diterimanya keliru.

Guna menyukseskan pemilu, Dini menilai, KPU seharusnya gencar melakukan sosialisasi. Agar seluruh pemilih dari luar kota berbondong-bondong mengurus perpindahan.

”Ya karena tidak mungkin pulang, akhirnya golput,” ujarnya.
Kekecewaan serupa juga dialami Kiki. Mahasiswa 22 tahun ini memastikan bakal menjadi golput. Lantaran dia tidak bisa mengurus proses perpindahan. Di sisi lain, pulang ke kampung halaman butuh biaya tinggi.

Menurutnya, putusan MK sebenarnya menjadi angin segar bagi mahasiswa. Tapi, ketentuan itu hanya berlaku bagi mahasiswa yang ditugaskan instansi atau mendapat beasiswa.

”Saya sebenarnya juga ingin berpartisipasi dalam pemilu kali ini,” ungkap mahasiswa asal Lampung ini.
Kordiv SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Sleman Indah Sri Wulandari berdalih instansinya telah berupaya memfasilitasi pemilih dari luar daerah. Termasuk di antaranya mahasiswa. Dengan membuka A5 Corner di berbagai perguruan tinggi.

Indah tak menampik sebagian masyarakat punya penafsiran tersendiri terhadap putusan MK. Khususnya mahasiswa ikut dalam perpanjangan waktu. Mereka mengartikan setiap mahasiswa boleh mengurus proses perpindahan hingga 10 April.

”Padahal mahasiswa yang boleh pindah dan dapat A5 itu adalah yang dia ditugaskan kantor untuk kuliah di suatu daerah, itu yang dapat,” jelasnya. (har/zam/mg2)