JOGJA – Penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa KKN Universitas Gadjah Mada (UGM) HS dan AN atau viral disebut Agni hingga kini masih belum tuntas. Berdasar hasil pemeriksaan Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIJ, lamanya waktu penanganan kasus oleh jajaran rektorat UGM bukan karena penundaan berlarut, melainkan karena proses penanganan dan hasil pemeriksaan yang tidak cukup kredibel.

”Untuk maladministrasi penundaan berlarut tidak terbukti,” tegas Ketua ORI Perwakilan DIJ Budi Masthuri usai menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada DPKM UGM di kantornya, Kamis (11/4).

LAHP setebal 44 halaman tersebut berisi pendapat, kesimpulan dan syarat tindakan kolektif dari ORI berkaitan penanganan kasus HS dan AN.

Selain proses yang menyita waktu, ORI Perwakilan DIJ menilai tindaklanjut penanganan kasus oleh rektorat sejak pengaduan pada Desember 2017 hingga 19 November 2018 itu tidak sesuai prosedur peraturan rektor. Selain itu juga terdapat inkonsistensi antarregulasi dan tidak disediakan kanal pengaduan.

”Hasil telaah kami, begitu si korban melapor ke DPL (dosen pembimbing lapangan) langsung ada respons, tapi ternyata hasil itu tidak cukup dianggap kredibel sehingga mereka harus mengulang dengan membentuk tim pencari fakta, tim investigasi independen lintas fakultas sampai terakhir komite etik,” papar Budi.

Pihaknya menyarankan agar UGM menuntaskan proses penanganan dengan mengacu pada peraturan rektor tentang tata perilaku mahasiswa. Dengan catatan terpenuhinya rasa keadilan terhadap penyintas dan mempertimbangkan hak-hak terduga pelaku. Serta melakukan evaluasi terhadap proses penanganan kasus secara menyeluruh untuk bahan perbaikan di masa mendatang. Termasuk membuat kanal pengaduan atau crisis center baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

”Rektor harus membuat penggabungan atau unifikasi peraturan. Sinkronisasi terhadap peraturan rektor mencakup pencegahan dan pemeliharaan,” jelasnya.

Budi mengatakan, tidak ada tenggat waktu untuk menyelesaikan kasus ini, namun terhitung 30 hari sejak LAHP diterima, UGM harus  melaporkan progresnya. ”Kalau UGM tidak melaksanakan, akan dibawa ke ORI Pusat untuk rekomendasi yang wajib dilakukan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Subdit KKN UGM Ambar Kusumandari yang menerima langsung LAHP di kantor ORI Perwakilan DIJ enggan memberi keterangan. ”Saya tidak berwenang, posisi kami hanya mengambil dokumen,” ujarnya. (tif/ila)