JOGJA – Adopsi anak menjadi salah satu solusi pasangan yang sulit mendapat keturunan. Tapi proses dan syaratnya tidak bisa sembarangan. Termasuk harus memenuhi hak dan kewajiban anak adopsi.

Itu yang mengemuka dalam lokakarya dengan tema ‘Pengangkatan anak atau adopsi yang digelar Dinas Sosial Kota Jogja di Gedung Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Balai Kota Jogja, Selasa (9/4). Kegiatan itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentinganya upaya adopsi agar seluruh hak anak dapat terpenuhi.

Salah satu hak yang harus dipenuhi adalah identitas anak. Mulai dari penerbitan akta kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak). Menurut dia itu merupakan bagian dari perlindungan anak. Upaya tersebut dapat melindungi anak dan menjamin agar haknya terpenuhi sehingga anak dapat hidup sejahtera.

“Saya sering mendapat aduan dan pertanyaan dari masyarakat apakah anak yang ditemukan di terminal atau tempat umum, yang tidak diketahui asal usulnya bisa dibuatkan akte?” katanya.

Menurut Sisruwadi pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sehingga pemerintah wajib untuk memberikan perlindungan pada anak-anak terlantar tersebut. “Pemenuhan hak anak juga harus berlandaskan peraturan perundangan yang ada,” tuturnya.

Pemateri lainnya, Suparman dari unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polresta Jogjakarta, menjelaskan jika anak yang tidak memiliki akte lahir akan sulit memperoleh perlindungan dari negara. Misalnya anak akan kesulitan dalam pemenuhan haknya untuk mendapatkan identitas dalam Kartu Keluarga, KIA maupun KTP. “Anak juga akan kesulitan mendapat jaminan kesehatan dan biaya pendidikan anak,” jelasnya.

Hakim Pengadilan Agama Jogja Khamimudin menyatakan dalam Islam memperbolehkan seseorang memungut anak untuk diasuh, dididik dan diberikan hak yang sama dengan anak-anak lainnya. Bahkan, untuk anak-anak yatim yang tidak diketahui orang tuanya. “Islam membolehkan dengan motif untuk kepentingan dan kesejahteraan anak serta tidak bertentangan dengan hukum Islam,” paparnya.(cr16/pra/mg1)