JOGJA – Ketua Hidayat Widodo dan komisioner KPU Kota Jogja kompak irit bicara terkait kasus pelecehan seksual dilakukan salah satu komisionernya. Radar Jogja awalnya sempat menghubungi Hidayat Widodo. Nomor gawai miliknya merespons. Sempat tersambung, sedetik kemudian Hidayat menutup sambungan telepon. Saat dihubungi kembali, justru tersambung pada fasilitas kotak suara.

Tak terhenti, klarifikasi dilakukan dengan mendatangi langsung kantor KPU Kota Jogja. Meski sempat menemui awak media, para komisioner memilih untuk irit berbicara. Komisioner mengatakan, wewenang penanganan dan keputusan ada di KPU Pusat.

“Ranah pusat, tidak dalam kapasitas kami untuk menjelaskan. Lebih tepatnya ke KPU DIJ saja, karena ranah pembinaan ada di sana, karena kami levelnya setara dengan beliau (Nurfiranto Aris Munandar, Red),” kata Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Jogja Siti Nurhayati, Kamis(11/4).

Meski begitu, Siti membenarkan penanganan kasus menjadi ranah DKPP. Saat ini jajarannya tengah menunggu keputusan dari KPU Pusat. Selanjutnya siap menjalankan apapun keputusan yang dibuat. “Sudah ranah DKPP, kami tidak bisa memberikan statemen lebih lanjut. Saya tidak boleh menyampaikan juga,” katanya, singkat.

Disinggung mengenai kinerja, Siti menjamin tidak terjadi ketimpangan. Kekosongan posisi bisa diisi oleh komisioner lainnya. Terlebih dalam divisi tersebut juga memiliki anggota yang siap membackup kinerja.
Dia memastikan pelaksanaan pemilu di Kota Jogja tidak terganggu. “Meski komisioner berkurang, akan melanjutkan tahapan dengan saling backup,” ujarnya.

Setali tiga uang, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Jogja Frenky Argitawan Mahendra juga memilih diam. Dia hanya mengatakan, kinerja KPU Kota Jogja tetap solid. Mulai dari pendataan daftar pemilih hingga persiapan pemungutan suara. “Insya Allah solid melaksanakan pemilu. Solid melaksanakan pemilu,” katanya, berulang-ulang.

Lalu, bagaimana dengan PPK Ngampilan? Menurut informasi, korban sudah tidak hadir dalam rapat koordinasi persiapan Pemilu 2019 yang digelar untuk PPS dan PPK se-Kecamatan Ngampilan.

Ketua PPK Ngampilan Fuad Mahri menolak untuk menjawab pertanyaan wartawan terkait kasus ini. Saat diemui Kamis(11/3) sore, dia beralasan itu bukan kewenangannya menjawab. “Itu sudah ranah KPU Pusat. Untuk lebih jelasnya, monggo tanya KPU Pusat. Bukan ranah saya,” ujarnya.

Sementara itu, Kadiv Humas Jogja Police Watch (JPW) Baharudin Kamba mendorong kasus ini diselesaikan ke ranah hukum. Apalagi sudah ada keputusan DKPP yang menguatkan terjadinya tindak asusila.

“Ya, harus dibawa ke ranah hukum. Polisi harus segera bekerja untuk melakukan penyelidikan, tanpa harus menunggu adanya laporan dari korban,” terangnya.

JPW juga meminta segera dicari komisioner pengganti, karena pemilu tinggal menghitung hari. “Mungkin dengan status Plt guna membantu komisioner yang ada saat ini. Kecuali komisioner KPU Kota Jogja yang ada saat ini sanggup menjalankan tugas hingga pemilu rampung,” katanya.

Kamba juga mempertanyakan kinerja tim panitia seleksi komisioner KPU Kota Jogja. Proses seleksi oleh Pansel dipertanyakan soal integritas dari yang bersangkutan pada saat pencalonan. “Kenapa yang bersangkutan bisa lolos? Buka lagi data-data yang bersangkutan. Bagaimana proses rekam jejak yang diperoleh Pansel dari masyarakat pada saat tahap seleksi. Pansel harus lebih ketat dalam menjaring calon-calon anggota KPU,” katanya.

Menurutnya, ke depan rekam jejak atau track record calon menjadi hal yang utama. Peran serta masyarakat harus lebih dilibatkan. Jangan sampai ada anggapan dari masyarakat, orang-orang yang masuk di KPU itu pesanan atau titipan partai politik tertentu. “Jika anggapan masyakarat itu benar, maka sangat berbahaya,” paparnya. (dwi/cr15/laz/mg2)