JOGJA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ selesai menyusun Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dugaan maladministrasi penanganan kasus dugaan pemerkosaan yang menimpa mahasiswa UGM di Pulau Seram Maluku 2017 silam. UGM diberi waktu 30 hari untuk menindaklanjutinya.

LAHP diserahkan Kepala ORI Perwakilan DIJ Budhi Masthuri kepada UGM yang diwakili oleh Kepala Subdirektorat KKN UGM Ambar Kusumandari di Kantor ORI Perwakilan DIJ, Kamis (11/4).

Budhi menjelaskan UGM diberikan waktu selama 30 hari usai menerima dokumen LAHP setebal 44 halaman itu untuk nantinya melaporkan kembali proses penanganan kasusnya. “Jika dalam waktu yang ditentukan UGM tidak melaporkan progresnya, UGM akan dilaporkan ke ORI pusat,” tuturnya.

Seperti diketahui kasus dugaan pemerkosaan saat KKN di Pulau Seram terhadap Agni yang diduga dilakukan teman satu KKN, HS. ORI DIJ menilai ada dugaan maladministrsai itu terkait indikasi penundaan berlarut penanganan kasus. Juga dugaan memasukkan nama terduga pelaku pemerkosaan berinisial HS ke daftar wisudawan. Ini dinilai tak sesuai dengan prosedur yang disarankan tim investigasi internal UGM.

UGM juga dirasa lamban dalam menyelesaikan kasus tersebut. Ditambah dengan adanya keluhan dari Agni tentang sulitnya mendapatkan informasi terhadap tindak lanjut kasusnya. Lamanya waktu penanganan kasus Agni oleh rektor UGM dan jajarannya, tambah Budhi, bukanlah karena penundaan berlarut. Hal ini dikarenakan proses penanganan dan hasil pemeriksaan yang dilakukakn sebelumnya, di bawah Kasubdit KKN Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat (DPKM) UGM dinilai tidak cukup kredibel.

“Sehingga harus mengulang proses dan menyita waktu. Dengan membentuk tim pencari fakta, tim investigasi independen, sampai akhirnya membentuk komite etik,” jelas Budhi.

Karena itu, ORI DIJ menyarankan UGM agar menuntaskan proses penanganan kasus dengan mengacu pada Peraturan Rektor UGM No. 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa UGM, Keputusan Rektor No. 1699/UN 1. P/SK/Hukor/2016 tentang Pedoman Pelecehan di Lingkungan UGM. Serta mengacu pada tata tertib KKN. Dengan memastikan terpenuhinya rasa keadilan bagi penyintas dan tetap memperhatikan hak-hak HS.

Selain itu, evaluasi terhadap proses penanganan kasus secara menyeluruh untuk bahan perbaikan harus dilakukan oleh UGM. “Mempelajari kelirunya di mana, titik lemahnya dimana. Dan dengan pembuatan kanal pengaduan jika terjadi hal serupa di masa yang akan datang,” ucap Budhi.

Sedang Ambar tidak memberikan keterangan dengan dalih tidak memiliki kewenangan untuk menjawab pertanyaan akan kasus tersebut. “Saya tidak berwenang, posisinya hanya mengambil dokumen,” tegas Ambar. (cr7/pra/mg1)