SLEMAN – Toko modern berjejaring yang ada di Sleman tidak menjadi penyumbang utama pajak daerah yang menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Pajak penghasilannya masuk ke Pusat. Kepada Bidang (Kabid) Penagihan dan Pengembangan PAD Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Kusniati membenarkan jika seluruh pajak penghasilan toko modern berjejaring masuk ke Pusat. ‘’Yang masuk ke Sleman hanya pajak reklame dan pajak bumi dan bangunan (PBB),’’ kata Kusniati Kamis (11/4).

Pihaknya belum pernah mengkaji potensi pajak khusus dari toko modern berjejaring. Sebab, biasanya acuan potensi pajak hanya per jenis. Semisal potensi pajak dari reklame tadi. “Kalau toko modern berjejaring di Sleman, yang ada potensi wajib pajak sudah dilaporkan ke kami,” ungkapnya. Potensi pajak dari kafe di dalam toko modern berjejaring juga terancam luput. Sebab otomatis semua akan lari ke Pusat. Padahal pajak hotel, kafe dan restoran menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar untuk Sleman.

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Sleman, Hempri Suyatna berkali-kali telah mengeluhkan hal tersebut. Dimana keberadaan toko modern di Sleman merupakan hal dilematis. “Andilnya minim,” kata Hempri.
Dia melihat dengan capital flight yang lari ke Pusat. Maka diperlukan adanya pembatasan toko modern berjejaring. Sehingga ekonomi kerakyatan bisa tumbuh.

Pembatasan toko itu, kata Hempri memang tidak mudah. Sebab saat ini jumlah toko modern di Sleman sudah sangat banyak. “Persoalannya kompleks. Apalagi Sleman sudah banyak toko modern. Mengaturnya sulit,” kata Hempri.
Namun, setidaknya toko modern punya andil melakukan pembinaan terhadap toko kelontong. Setidaknya masyarakat umum bisa dijadikan mitra. “Makanya perlu didorong konsep bagi hasil,” ujar Hempri.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman, Tri Endah Yitnani mengatakan, pihaknya telah berupaya membatasi toko modern. Caranya, menerbitkan moratorium. “Sudah ada surat keputusan (SK)-nya,” ujar Endah. Lebih lanjut, Endah mengatakan di Sleman ada 203 toko modern. Namun hanya separonya yang berizin. “Kami beri batas waktu hingga pertengahan 2019 untuk mengurus izin. Kalau tidak diurus, kami tertibkan,” tegasnya. (har/iwa/by/mg4)