JOGJA – Kasus pelecehan seksual yang dilakukan komisioner KPU Kota Jogja  Nufrianto Aris Munandar terhadap perempuan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ngampilan, disesalkan banyak pihak. Selain mengganggu kinerja karena berbuntut dipecatnya anggota KPU itu, kasus asusila ini juga bisa menurunkan citra lembaga penyelenggara pemilu.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Gatot Saptadi mengatakan, hal yang justru terganggu terbongkarnya kasus ini adalah imej atau citra dari KPU Kota Jogja sendiri. “Sebab ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat atau menimbulkan rasa ketidaknyamanan terlebih menjelang pemilu yang tinggal beberapa hari ini,” ujar Gatot, Jumat (12/4).

Untuk kinerja di KPU Kota Jogja dengan berkurangnya satu komisoner, Gatot berpendapat lembaga ini bersifat kolektif kolegial, sehingga tidak akan mengalami gangguan terkait adanya kasus ini. Sebab, ada anggota-anggota atau komisioner lain yang bisa menggantikan tugas-tugas anggota terlapor, dalam kasus ini Arus Munandar.

“Secara proses itu tidak mengganggu. Karena masih ada pendukung administrasi lain,” tandasnya saat dihubungi Radar Jogja. Terkait sanksi yang diberikan, ia mengatakan itu menjadi wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ia pun menyayangkan kasus ini bisa terjadi dan berharap kasus serupa tidak terulang atau pun berlarut-larut.

Seperti diberitakan Radar Jogja Jumat (12/4), DKPP mencopot Nufrianto Aris Munandar menyusul tindakan asusila terhadap EPP, perempuan anggota PPK Ngampilan. Dari hasil investigasi DKPP dan klarifikasi teradu, peristiwa cabul itu terjadi  medio  April/Mei 2018 sekitar pukul 22.00 hingga 23.00.  Saat korban menumpang mobil Aris Munandar, teradu memaksa secara berkali-kali untuk mencium anggota PPK itu.

Bahkan Aris Munandar berupaya melepaskan celana korban. Akibatnya, ikat pinggang korban putus. Korban pun berusaha melarikan diri dari dalam mobil. Yang lebih menyakitkan lagi, teradu mengunggah foto korban melalui media Line tanpa mengenakan kerudung dan terdapat bekas kecupan di leher. Teradu beberapa kali mengirim foto dan video tidak senonoh kepada korban, bahkan sering komunikasi via WhatsApp yang mengarah pada ajakan hubungan seksual.

Lalu, bagaimana pasca pemecatan Arus Munandar dari komisioner KPU Kota Jogja? Ketua KPU DIJ Hamdan Kurniawan mengatakan, ada waktu tujuh hari bagi KPU Pusat untuk membuat surat pemberhentian kepada yang bersangkutan. Pihaknya kini juga dalam posisi menunggu adanya surat resmi pemberhentian itu.

“Nanti kami tunggu, apakah surat pemberhentian dari KPU Pusat itu juga sekaligus ada surat pengangkatan dari anggota KPU Kota Jogja yang baru, atau tetap seperti itu,” kata Hamdan. Dikatakan, jika KPU Pusat hanya membuat surat pemberhentian saja, kemudian meminta pemilu terus jalan dengan komisioner yang ada, maka KPU DIJ akan tetap melaksanakannya.

Hamdan menegaskan, dengan empat komisioner yang tersisa masih tetap bisa berjalan dalam penyelenggaraan pemilu dan tidak ada masalah. “Tidak ada persoalan. Kalau pelaksanaan pleno, juga sudah. Kami masih menunggu putusan dari KPU RI saja,” tambahnya.

Dikatakan, kewenangan KPU nanti yang akan melaksanakan prosedur. Dalam  UU disebutkan KPU RI membentuk, termasuk melantik anggota KPU Kabupaten/Kota. “Nah manakala itu nanti sudah ada penggantinya dan saatnya di lantik, maka akan di lantik oleh KPU RI,” ujar Hamdan.

Dikatakan, sudah ada 10 besar calon yang akan menggantikan teradu. Tentunya KPU RI telah ada pertimbangan-pertimbangan dari 10 besar yang masuk itu. “Melantik di pusat, tapi sebetulnya bisa dua pola, baik kabupaten maupun provinsi. Lazimnya mereka yang datang ke Jakarta untuk dilantik,” ungkapnya.

Ditanya agar peristiwa seperti ini tidak terulang, Hamdan mengatakan ke depan KPU DIJ akan menerima masukan-masukan dari masyarakat. Masukan itu kemudian bisa dijadikan informasi awal untuk kemudian jadi bahan pimpinan, misalnya untuk tidak memilih calon tersebut.

Perlu Adanya Pendidikan Gender

Mantan anggota KPU DIJ Dr Nur Azizah M.Si menyayangkan terjadinya kasus pelecehan seksual yang dilakukan komisioner KPU Kota Jogja kepada anggota PPK. Menurutnya, hal itu lebih pantas dianggap sebagai kekerasan seksual karena terdapat bentuk pemaksaan kepada korban. Dan ini merupakan tindak pidana yang harus diusut tuntas dan dikenai sanksi hukum.

Dikatakan, cara pandang masyarakat terhadap relasi gender dan kesetaraan gender yang masih kurang, membuat adanya tindakan pelecehan dibiarkan begitu saja. Terlepas dari kasuk yang saat ini dialami oleh KPU Kota Jogja, semua lapisan masyarakat memiliki risiko mendapatkan perlakuan yang serupa.

“Yang berawal dari pelecehan dan biarkan, bisa menjadi kekerasan jika ada penolakan dari salah satu pihak sebagai bentuk perlawanan,” ujar Ketua Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini, Jumat (12/4).

Untuk tidak megulang hal yang sama, menurut Azizah, pendidikan akan gender harus menjadi salah satu indikator yang diperhatikan KPU dalam tahap seleksi anggota. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi adanya relasi yang tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan. Di mana seseorang tidak akan menyalahgunakan kekuasaan kepada relasinya sebagai bentuk ancaman dan pelecehan.

Cara itu bisa dilakukan dengan adanya sosialisasi akan penyadaran kesetaraan gender dalam poses rekrutmen anggota dengan melibatkan ahli gender.

Selain itu, memperhatikan lingkungan dari calon anggota KPU dalam proses seleksi. Hal ini karena karakter seseorang akan dibentuk dari pendidikan lingkungannya. Jika perlu, setiap calon anggota harus membuat pakta integritas sebagai komitmen calon anggota dalam melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. “Saya berharap kasus ini dapat diselesaikan secara hukum dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan, tidak ada yang ditutup-tutupi,” tambah Azizah. (cr9/cr8/laz/rg)