JOGJA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di lima kabupaten/kota di DIJ, Minggu(14/4) terpaksa turun tangan menertibkan alat peraga kampanye (APK). Sebab, surat imbauan penertiban APK yang dilayangkan salah satu penyelenggara pemilu itu kepada kontestan Pemilu 2019 tak direspons. Kontestan pemilu lepas tangan.

Bawaslu Kota Jogja, contohnya, telah melayangkan surat imbauan pada 12 April. Menurut Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Kota Jogja Noor Harsya AS, surat imbauan itu bertujuan agar kontestan pemilu mencopot APK secara mandiri. Namun, hingga hari pertama masa tenang kemarin berbagai sudut di Kota Jogja masih penuh dengan APK.

”Jika hingga per 14 April pukul 00.00 belum diturunkan, ya, kami turunkan paksa dan sita,” tegas Harsya.

Bagi Bawaslu, kata Harsya, penertiban APK merupakan pekerjaan berat. Lantaran jumlah APK yang harus ditangani sangat banyak. Sekitar 14 ribu APK. Sementara, jumlah personel Bawaslu sangat minim.

”Waktu kami (untuk penertiban) hanya tiga hari,” ucapnya.
Dari itu, Bawaslu Kota Jogja melibatkan berbagai pihak. Di antaranya, Satpol PP dan kecamatan.

Seperti di Kota Jogja, Bawaslu Sleman juga kewalahan menertibkan APK. Meski, sebagian kontenstan pemilu telah menurunkannya secara mandiri. Saking banyaknya, Bawaslu harus menertibkannya secara bertahap.

Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi, Bawaslu Sleman Arjuna al Ichsan Siregar mengatakan, penertiban APK dimulai dari Kecamatan Depok dan Gamping. Hari kedua giliran wilayah Mlati dan Ngaglik. Terakhir, Kecamatan Godean, Seyegan, Sleman, Prambanan, Kalasan, dan Berbah.

”Ada dua tim. Kami kerja sama dengan Satpol PP Sleman dan DIJ,” ujarnya.
Dari penertiban kemarin diketahui, tidak sedikit kontestan pemilu yang mbalela. Mereka tidak mematuhi aturan zona pemasangan APK. Ketua Bawaslu Sleman M Abdul Karim Mustofa mencontohkan jumlah APK billboard yang terpasang di Kecamatan Depok dan Gamping. Sebanyak 154 unit. Perinciannya, Kecamatan Depok 114 unit dan Gamping 40 unit. Jumlah ini lebih banyak dari rekomendasi Panwascam yang hanya 51 APK.

Menurutnya, kontestan pemilu boleh mengambil APK yang telah diamankan. Hanya, kontestan pemilu harus mengajukan surat permohonan. Itu pun mereka hanya diberi waktu 14 hari.

”Kalau tidak diambil, nanti APK itu akan dimusnahkan,” tegasnya.
Dari Kabupaten Bantul dilaporkan, Bawaslu Bantul tidak begitu kuwalahan menertibkan berbagai jenis APK. Bawaslu bersama Satpol PP hanya fokus menangani di sepanjang jalan raya.

”Yang di desa-desa kami serahkan Panwascam,” ucap Ketua Bawaslu Bantul Harlina.

Langkah serupa juga ditempuh Bawaslu Kulonprogo. Bawaslu bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan fokus menertibkan APK di sepanjang jalan besar. Sedangkan penertiban di wilayah pedesaan diserahkan kepada Panwascam.

”Kami sebenarnya telah memberi imbauan kepada peserta pemilu,” kata Kordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa, Bawaslu Kulonprogo Panggih Widodo.

Dibanding kabupaten/kota lain, Bawaslu Gunungkidul punya cara lain. Bawaslu juga mempersilakan warga ikut mencopot APK di wilayahnya masing-masing.
”Itu sampah visual,” ucap Komisioner Pengawas, Humas dan Antar Lembaga, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Gunungkidul Rosita.

Pada bagian lain, hari pertama masa tenang di Kota Jogja diwarnai dengan kampanye terselubung. Seorang calon legislatif (caleg) DPRD Kota Jogja dari daerah pemilihan I diduga melakukan kampanye.

Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Kota Jogja Noor Harsya AS mengungkapkan, lembaganya telah mengantongi barang bukti kampanye terselubung yang terjadi di wilayah Kecamatan Kraton itu. Hanya, Bawaslu tidak menemukan pelakunya.

”Ada pembagian bahan kampanye. Buktinya ada, tapi pelakunya tidak ketemu,” katanya.
Karena itu, Bawaslu belum dapat mengambil tindakan. Bawaslu membutuhkan keterangan saksi. Meski, barang bukti yang ditemukan menunjukkan nama caleg dan parpolnya.

”Kalau di bahan kampanye tertulis caleg PBB Kota Jogja Dapil I,” ungkapnya.
Ketua Bawaslu DIJ Bagus Sarwono mewanti-wanti peserta pemilu mematuhi aturan main penyelenggaraan pemilu. Dalam pasal 276 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan masyarakat atau pihak yang sengaja melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU diancam dengan kurungan selama satu tahun atau denda paling banyak Rp 12 juta. (dwi/har/cr5/tom/gun/cr9/zam/mg2)