SAAT ini kita sedang dihadapi oleh situasi kuldesak, di mana situasi tersebut selalu menghambat pemikiran, gagasan, dan pilihan masyarakat. Situasi kuldesak yang dialami oleh negeri ini memang bukanlah hal yang baru. Karena sejak orde baru pun, Indonesia pernah mengalami hal tersebut, di mana masyarakat sama sekali tidak boleh menyampaikan kritik terhadap pemerintah yang pada saat itu berkuasa sampai tiga puluh dua tahun.

Tetapi pada saat ini, justru kita seolah-olah mengalami hal yang serupa seperti rezim orde baru, di mana kita tidak boleh bebas berkehendak sesuai apa yang kita inginkan, karena setiap kali kita mempunyai gagasan yang sedikit menentang pemerintah, maka hal itu akan dianggap sebagai sesuatu yang radikal. Padahal sebenarnya, yang membuat sesuatu tersebut radikal adalah status quo dari para penguasa yang semakin sulit untuk dibendung.

Sebenarnya jika di negeri ini tidak ada status quo yang menghalangi segala kebebasan dari rakyatnya, maka tidak ada sesuatu yang dianggap sebagai hal yang radikal. Tetapi pada kenyataannya, hal itu hanya sekadar mimpi di siang bolong, dan pada akhirnya pun kini setiap kali kita ingin melampiaskan kebebasan yang kita miliki, kita selalu berhadapan dengan hal-hal yang memaksa kita untuk mempunyai pemikiran maupun pilihan yang harus diatur sedimikian rupa oleh pemerintah.

Buktinya saja pada saat ini, fatwa haram MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengenai golput sudah benar-benar memaksa masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang belum tentu bisa membela kepentingan rakyat.

Calon presiden atau calon legislatif yang pada saat ini sedang menggoda masyarakat, memang belum tentu akan membela kepentingan rakyat secara keseluruhan, karena nantinya kebijakan yang akan mereka buat pasti akan menuai pro dan kontra. Oleh karena itu, tanpa dipungkiri, bahwa pada saat ini, pasti ada beberapa masyarakat yang mungkin tidak puas dengan janji manis dari para calon pemimpin di negeri ini, sehingga ketidakpuasan tersebut pada akhirnya dieksekusi dengan melakukan golput.

Golput Bukan Salah Masyarakat

Memilih pemimpin memang suatu tanggung jawab moral yang sangat baik bagi seorang warga negara, tetapi disatu sisi lainnya memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan kita tidak semudah memilih sayuran di pasar tradisional. Memilih pemimpin harus berjalan bersamaan dengan kemampuan kita melihat kecenderungan apakah kebijakan yang ditawarkan oleh calon pemimpin di negeri ini akan berjalan sesuai dengan keinginan rakyat, atau malah sebaliknya. Tentu pada saat ini, masyarakat akan berpikir ”jika saya memilih Jokowi, apakah kehidupan saya akan lebih baik, dan jika saya memilih Prabowo, apakah akan menjadikan kehidupan saya lebih baik dari sebelumnya pada saat Jokowi memimpin?”

Kebingungan tersebut pasti selalu ada di dalam pikiran masyarakat, sehingga ketika masyarakat mengalami kebingungan tiba-tiba media massa dan online melakukan pembingkaian berita yang sangat hebat. Masyarakat akhirnya tercebur ke dalam turbulensi pembingkaian berita yang dikonstruksi oleh media massa maupun media online. Media yang tidak netral tentu akan memaksa masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang diusung oleh media tersebut, dan pada akhirnya masyarakat menjadi bingung ingin memilih yang mana. Misalnya media A membuat berita seolah-olah Jokowi adalah yang pantas menjadi Presiden lagi, dan media B membuat berita seolah-olah Prabowo lah yang pantas menjadi Presiden. Akhirnya karena hebatnya pembingkaian berita yang dilakukan oleh media massa maupun media online, masyarakat pun tidak mendapatkan referensi yang baik mengenai pemimpin yang akan mereka pilih.

Karenanya masyarakat tidak akan menjadi golput, jika tidak ada pihak yang selalu membuat masyarakat menjadi bingung. Golput bukan sepenuhnya kesalahan masyarakat, tetapi golput merupakan suatu tradisi yang disebabkan oleh para penguasa yang selalu melakukan propaganda di media massa maupun media online. Jadi jangan pernah menyalahkan masyarakat, jika setiap tahunnya golput masih menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan.

Pemimpin Harus Jujur

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada era reformasi tingkat golput di Indonesia semakin tinggi, misalnya pada Pileg 2009 yang mencapai 29,1 persen. Sedangkan pada tahun 2014, angka golput pada Pileg 2014 mencapai 24,89 persen, dan pada Pilpres 2014 angka golput mencapai 29,01 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kita sangat senang dengan tradisi golput, karenanya dalam hal ini untuk mengatasi persoalan golput yang ada di Indonesia harus diawali oleh kejujuran dari para calon pemimpin yang selalu mengumbar janjinya. Ketika pemimpin tersebut dapat menerapkan kejujuran, maka masyarakat tidak akan mungkin untuk melakukan golput.

Maka dari itu, seharusnya MUI mengkaji ulang fatwa haram mengenai golput. Karena yang seharusnya diberikan label haram bukan hanya tindakan golputnya saja, tetapi juga para pemimpin yang tidak jujur dan para pemimpin yang tidak menepati janjinya. Dalam agama Islam bukankah orang yang tidak menepati janji adalah orang munafik? Jadi pantas saja jika para pemimpin yang tidak menepati janjinya harus diberikan label haram oleh MUI. Namun demikian cara berpikir MUI tidak akan sampai situ, mereka justru hanya mampu memberikan fatwa haram terhadap masyarakat yang menjadi korban karena ketidakpuasan mereka terhadap janji manis yang diumbar oleh parapemimpin. Golput bukan sesuatu hal yang patut diharamkan, karena tindakan golput yang dilakukan oleh masyarakat merupakan tindakan yang disebabkan oleh para penguasa yang selalu menyalahgunakan kekuasaannya. Karena itu, untuk menghilangkan golput, harus diawali dengan kejujuran dari para pemimpin di negeri ini. (*)

*Penulis adalah mahasiswa Universitas Serang Raya, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu   Politik dan Ilmu Hukum (FISIPKUM), Prodi Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Public Relations.