JOGJA – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jogja menjatuhkan vonis bersalah kepada Suwarsi dan kawan-kawan (dkk) karena dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan asal usul.

Suwarsi bersama tujuh terdakwa lainnya, yakni Eko Wijanarko, Dwi Mahanani Endah Prihatin, Hekso Leksmono Purnomowati, Nugroho Budiyanto, Rangga Eko Saputro, Diah Putri Anggraini, dan Ida Ayuningtyas disebut telah melakukan penggelapan asal usul Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun, putri Susuhunan Paku Buwono X dengan GRAj Moersoedarinah atau GKR Emas.

“Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 266 junto pasal 55 ayat (1) KUHP serta menjatuhkan pidana oleh karenanya,” ucap Ketua Majelis Hakim Asep Permana saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jogja, Senin(15/4).

Lantaran dinilai telah berusia lanjut, Suwarsi dihukum percobaan selama sembilan bulan. Sedangkan terdakwa lainnya divonis antara sembilan bulan hingga satu tahun penjara. Putusan bersalah juga dijatuhkan kepada Prihananto SH, penasihat hukum Suwarsi dkk, karena menggunakan surat palsu. Yakni surat keterangan camat Temon, Kulonprogo.

Surat itu dijadikan bukti tambahan menggugat Adipati Paku Alam X dalam sengketa tanah bandara di Kulonprogo berikut ganti ruginya senilai Rp 701 miliar. Prihananto dianggap melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP, sehingga dihukum selama 1 tahun 6 bulan.

Menanggapi putusan itu, penasihat hukum Suwarsi dkk, Arkan Cikwan SH mengaku heran. Sebab, putusan yang dijatuhkan majelis hakim berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Saat mengajukan tuntutan JPU menyebut Suwarsi dkk melanggar pasal 277 ayat (1) jo pasal 55 KUHP.

Sedangkan dalam putusannya hakim menggunakan pasal 266 KUHP.
“Ini putusan ajaib dan sewenang-wenang,” ucap Arkan. Dengan menerapkan pasal berbeda dengan tuntutan jaksa, hakim dinilai memakai dakwaan alternatif. Padahal JPU dalam surat dakwaannya menggunakan dakwaan komulatif.

“Ini yang membuat kami bertanya-tanya,” katanya. Menyikapi putusan itu, Arkan bersama delapan advokat yang membela Suwarsi dkk menyatakan pikir-pikir. Ada waktu selama seminggu bagi terdakwa dan penasihat hukumnya. “Sebelum nantinya kami ajukan banding,” tegasnya.

Putusan dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim yang terdiri Asep Permana SH, P. Cokro Hendro Mukti SH dan A. Suryo Hendratmoko SH terungkap sejumlah pertimbangan sehingga jatuh vonis bersalah.

Hakim menilai Suwarsi sebagai anak Pembayun itu tertera dalam surat nazab nomor 127/D/III dari Raad Igama Surakarta atau Pengadilan Agama Surakarta 12 September 1943 sebagai dokumen palsu. Hakim meragukan sosok Pembayun alias Waluyo alias Sekar Kedhaton yang dalam nazab itu disebut sebagai ibu dari Suwarsi. Dalam nazab itu Pembayun menikah dengan RM Wugu Harjo Sutirto dari Kadipaten Madura. Dari perkawinan itu melahirkan Gusti Raden Ayu Koessoewarsiyah alias Suwarsi.

Meski telah ada nazab Raad Igama Surakarta, hakim lebih meyakini Pembayun asli adalah yang menikah dengan Sis Tjakraningrat. Dari perkawinan ini lahir empat orang anak: Koes Siti Marlia, Koes Sistiyah, Siti Mariana, dan Muhammad Malikul Adil Tjakraningrat.

Dasar yang digunakan hakim adalah keterangan dari Wakil Pengageng Kusumowandono Keraton Surakarta KPH Brotoadiningrat dan Penghageng Tepas Darah Dalem Keraton Ngayogyakarta KRT Harsadiningrat. Kedua lembaga tersebut telah menerbitkan silsilah keluarga Munier Tjakraningrat sebagai keturunan Pembayun yang makamnya ada di Imogiri.

Sedangkan Pembayun, orang tua Suwarsi dimakamkan di Gawanan, Karanganyar, Surakarta. “Kedua lembaga keraton itu adalah lembaga khusus yang menerbitkan silsilah keturunan raja,” ucap A. Suryo Hendratmoko.

Usai sidang, Sri Kalono SH, penasihat hukum Suwarsi dkk lainnya, menilai pertimbangan hakim itu telah mengesampingkan surat Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat GKR Condrokirono.

Dalam suratnya nomor 0161/KH.PP/Rejeb.II/BE 1952.2019 tertanggal 1 April 2019 menyebutkan semua kesaksian abdi dalem di pengadilan harus atas seizin dirinya sebagai penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura.

Putri kedua Sultan Hamengku Buwono X itu menyatakan, pemberian keterangan, kesaksian tanpa seizin penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura terlebih dahulu dinyatakan batal demi hukum.

Namun dalam putusan itu hakim tetap merujuk keterangan Penghageng Tepas Darah Dalem KRT Harsadiningrat sebagai pertimbangan. Padahal kesaksian Harsadiningrat itu diberikan tanpa mengantongi izin dari Condrokirono. “Silakan tanyakan itu ke keraton. Sah tidak penghageng Tepas Darah Dalem bicara di pengadilan,” beber Sri Kalono.

Di sisi lain, sala seorang terdakwa Eko Wijanarko sempat bertanya kepada Ketua Majelis Hakim Asep Permana. Jika surat nazab nomor 127/D/III dari Raad Igama Surakarta disebut palsu, dia ingin ditunjukkan aslinya.

Menanggapi itu, Asep tak bersedia memberikan jawaban. “Mohon maaf pendapat pribadi tak bisa disampaikan,” dalih Asep yang terlihat menundukkan kepala usai menjatuhkan vonis. Suasana ruang sidang sempat histeris. Beberapa terdakwa tampak emosional dengan meluapkan tangis. “Kami keturunan pejuang. Kakek kami pahlawan, kenapa kami dihukum oleh kekuasaan yang zalim,” ucap terdakwa Ida Ayuningtyas. (kus/yog/mg2)