JOGJA – Besok menjadi hari krusial perhelatan Pemilu 2019. Bukan hanya potensi serangan fajar yang menjadi kewaspadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIJ. Tapi juga berita bohong alias hoaks via media sosial (medsos). Yang bisa mempengaruhi seseorang saat akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS).

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU DIJ Ahmad Shidqi menyebutkan 92,4 persen berita hoaks terkait pemilu tersebar lewat medsos.
Tertinggi 54 persen atau 71,5 juta orang menyebar hoaks lewat Facebook. Sisanya Twitter dan Instagram.

Shidqi mewanti-wanti masyarakat tak lagi menyebar hoaks selama masa tenang yang berakhir hari ini. Semua pihak harus menghormati dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk merefleksikan pilihan masing-masing. Sehingga mereka mantap datang ke TPS.

“Segala bentuk kampanye harus dihentikan selama masa tenang. Termasuk kampanye di media sosial,” tegasnya, Senin(15/4).

Selain ketiga medsos tersebut, lanjut Shidqi, menurut data teknopreneur aplikasi chatting juga menjadi sarana penyebaran berita hoaks secara masif selama masa tenang.

Sebagian besar isu hoaks seputar politik pemerintahan. Termasuk soal pemilu.
Shidqi khawatir penggunaan medsos yang tidak pada tempatnya secara berlebihan akan menimbulkan keraguan masyarakat terhadap legitimasi pemilu.

“Makanya masyarakat yang mendapat informasi dari medsos harus kroscek dulu kepada lembaga resmi yang mengeluarkan kebijakan,” tutur sosok yang pernah menjabat ketua KPU Sleman itu.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIJ Amir Nashiruddin mengaku telah melakukan upaya antisipasi dampak negatif hoaks di medsos.

Dengan menggandeng stakeholder , di antaranya, cyber society, Dinas Komunikasi dan Informatika DIJ, dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Jogjakarta. Sementara Bawaslu RI telah membangun kesepahaman dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Cyber Crime Polri, Badan Sandi Negara, dan penyelenggara platform medsos Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya.

Kendati demikian, Amir mengaku tak memiliki kewenangan menindak penyebaran hoaks terkait pemilu. Alasannya, satgas media sosial hanya ada di Bawaslu RI. Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota serta kecamatan hanya bisa meneruskan ke pusat jika ada aduan terkait konten pemilu di medsos.
“Nantinya Satgas Bawaslu RI yang akan mengkaji lebih lanjut ke penyelenggara platform media sosial,” jelasnya.

Dari penelusuran satgas, lanjut Amir, jika ditemukan adanya unsur dugaan tindak pidana pemilu, penanganan selanjutnya menjadi kewenangan sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu).

“Kami tetap mengedepankan edukasi literasi media sosial. Jika ada penindakan lebih sebagai upaya shock therapy,” ujarnya.

Amir mengakui, tak ada aturan khusus dalam peraturan KPU terkait tindak pidana bagi penyebar hoaks pemilu di media sosial. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu hanya mengatur bahwa peserta pemilu bisa berkampanye lewat media sosial.

Ketentuan ini sebagaimana termaktub dalam pasal 23 ayat (1) huruf e. Setiap peserta pemilu boleh membuat paling banyak 10 akun medsos untuk setiap jenis aplikasi. Dengan demikian berita hoaks tak bisa ditindak dengan peraturan KPU. Melainkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE). “Masalah isu hoaks atau ujaran kebencian menjadi tugas kepolisian untuk penanganannya,” ungkap Amir.

Dia menegaskan, penyebaran berita bohong terkait pemilu bukan domain Bawaslu untuk penindakannya. Meskipun hal itu berdampak keraguan masyarakat terhadap penggunaan hak suara. Kecuali jika muatan hoaks tersebut disebarluaskan tim sukses atau peserta pemilu.

“Jadi jika (penyebar hoaks) adalah masyarakat biasa, ranahnya pidana umum. Ini menjadi kewenangan polisi,” ungkapnya.(cr15/yog/mg2)