JOGJA – Pascapelaksanaan Pemilu 2019, Muhammadiyah mengusulkan agar dilakukan recovery dan rekonsiliasi nasional. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan, pihaknya yakin nantinya akan ada langkah-langkah yang dilakukan secara alami oleh kedua kubu capres-cawapres Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi untuk bersilaturahmi. Dia juga menyatakan Muhammadiyah siap untuk membantu sebagai mediator.

Insyaallah kami juga akan melakukan langkah-langkah serupa sebagai mediator, juga menyelenggarakan acara-acara yang bisa mengarah kepada rekonsoliasi dalam arti yang luas,” ungkapnya saat konferensi pers menyikapi pelaksanaan Pemilu 2019 di Kantor PP Muhammadiyah Jogja, Kamis (18/4).

Melihat situasi masyarakat yang terkesan terbelah, Haedar juga mengimbau masyarakat untuk lebih sabar menunggu dan tidak membuat spekulasi yang menyebabkan kontroversi. Menurutnya situasi tersebut disebabkan karena proses pemilu yang cukup lama.

”Bangsa ini potensi rukunnya besar ketimbang potensi disintegrasinya,” ungkapnya.

Terkait klaim kemenangan dan perbedaan pandangan politik, Haedar menilai sebagai hal yang wajar.  Namun dia menegaskan bahwa patokan kemenangan ditentukan hasil perhitungan dan pengumuman dari KPU.

”Kami hargai berbagai perhitungan internal dan eksternal sebagai sebuah referensi, tapi yang menentukan adalah hasil dari KPU,” katanya.

Dia berharap klaim politik tidak menciptkan kehidupan bermasyarakat pasca pemilu jadi tidak kondusif. Pihaknya percaya para elite dari kedua kubu capres-cawapres memiliki jiwa negarawan dan tanggung jawab yang tinggi.

Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menambahkan, agar KPU dan Bawaslu dapat bekerja dengan profesional, jujur, transparan, adil, dan independen. ”Hasil harus diumumkan tepat waktu, sehingga bisa diterima secara objektif,” ujarnya. (tif/ila)