SLEMAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS). Yaitu di TPS 3 Argomulyo (Cangkringan) dan TPS 52 Caturtunggal (Depok).

Kordiv Hukum, Data, dan Informasi, Bawaslu Sleman, Arjuna al Ichsan Siregar menjelaskan, dua TPS tersebut harus melakukan PSU karena ditemukan ada pelanggaran admistrasi. Dimana ada masyarakat yang berasal dari luar daerah bisa mencoblos. Padahal mereka tidak masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK).

“Dia bisa mencoblos dengan E-KTP. Padahal domisilinya bukan di situ. Sehingga di TPS tersebut harus dilakukan PSU,” kata Arjuna, Minggu (21/4).

Dikatakan, PSU dilakukan hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden. Sebab untuk pemilih dari luar daerah hanya bisa memilih presiden dan wakil presiden. Sehingga pelanggarannya hanya terdapat di surat suara presiden dan wakil presiden.

“Yang diperkenankan mencoblos ulang adalah mereka yang masuk dalam daftar hadir pada 17 April 2019,” tegas Arjuna.

Untuk PSU, Arjuna menjelaskan, harus segera dilakukan. Sebab, mengacu UU 7/2017 tentang Pemilu, PSU harus dilakukan paling lama sepuluh hari pascapemungutan suara. Atau paling lambat 27 April 2019. “Untuk waktunya kami serahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU),” jelasnya.

Selain merekomendasikan PSU, Bawaslu juga merekomendasikan dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL). Tepatnya di 11 TPS yang meliputi TPS 7, 34, 35, 65, 67, 82, 116 Caturtunggal, Depok. Kemudian di TPS 18, 116, dan 120 Maguwoharjo, Depok. Serta di TPS 63 Sariharjo, Ngaglik.

Adanya PSL ini, lanjut Arjuna, untuk mengakomodasi pemilih yang tidak bisa mencoblos pada 17 April 2019 karena kehabisan surat suara. Baik pemilih yang termasuk dalam DPT, DPK, maupun DPTb.

“Yang kami rekomendasikan untuk PSL hanya pemilih yang sudah mendaftar ke TPS dan namanya sudah dicatat dalam formulir C7 namun pada 17 April 2019 tidak bisa memilih karena surat suara habis,” kata Arjuna.

Prinsipnya, kata Arjuna, siapa saja yang namanya sudah ada dalam C7 namun belum mendapatkan surat suara karena habis bisa ikut PSL. Namun, walaupun para pemilih punya formulir A5, tetapi namanya tidak terdaftar dalam formulir C7, maka mereka tidak bisa menggunakan hak suaranya dalam PSL.

“Kami acuannya pada prosedur. Pemilih yang bisa dilayani di TPS kan yang sudah mengisi daftar hadir. Jadi kalau yang belum mengisi daftar hadir kami tidak bisa bertindak lebih jauh,” kata Arjuna.

Sementara itu, Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi mengatakan, pihaknya sudah menerima rekomendasi untuk dilakukan PSU. Akan dilakukan Rabu mendatang (24/4).

“Ada dua TPS dan sudah kami lakukan pleno, untuk surat suaranya di TPS 3 Argomulyo sebanyak DPT 186 plus dua persen. Dan TPS 52 Caturtunggal, yaitu sebanyak DPT 263 plus dua persen,” jelasnya.

Terkait PSL, Trapsi mengatakan, hingga pukul 12.00 kemarin, pihaknya belum menerima rekomendasi. Sehingga belum mengetahui berapa surat suara yang dibutuhkan.

“Kalau sudah menerima rekomendasi, kami akan segera lakukan pleno dan meminta surat suara serta kelengkapan lainnya ke KPU RI melalui KPU DIJ. Kami berusaha semaksimal mungkin,” kata Trapsi. (har/iwa/zl)