JOGJA – Beberapa organisasi masyarakat sipil yang fokus pendampingan dan advokasi kesetaraan untuk disabilitas, menilai ada kemunduran pelayanan pada Pemilu 2019 lalu. Mulai dari aksesibilitas hingga penyediaan alat peraga.

Aktivis pegiat hak-hak disabilitas, Anggiasari Puji Aryatie mengatakan Pemilu serentak 2019 ada kemunduran pelayaanan dari penyelenggara. Diantaranya menyediakan fasilitas dan memberikan relawan yang siap membantu antar jemput penyandang disabilitas ke tempat pemungutan suara (TPS).

“Pihak TPS rata-rata cuek. Ketika antar jemput difabel ada kendala ada keluarga hingga surat suara sudah habis,” katanya dalam jumpa pers beberapa organisasi disabiltas untuk Mewujudkan Pemilu Inklusif, Minggu (21/4).

Bahkan, lanjut dia, saat coblosan ada sejumlah TPS yang tidak ramah difabel. Karena berundak-undak atau memiliki anak tangga yang menyulitkan pengguna kursi roda.

Selain itu alat bantu coblos, template, bagi disabilitas netra tidak tersedia semua surat suara. Saat itu KPPS hanya memberikan dua surat suara untuk disabilitas Netra, yaitu surat suara Presiden dan wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah. “Artinya hak mereka diambil karena ketidaksiapan penyelenggara Pemilu,” ujarnya.

Direktur Yayasan Sekar, Nuning Suryadiningsiah menambahkan, KPU dinilai belum berusaha maksimal untuk memberikan akses yang setara kepada difabel. Terutama minimnya materi kampanye atau tidak adanya kewajiban partai peserta pemilu untuk menyediakan materi kampanye dalam huruf braille.

Menurut dia, KPU di berbagai wilayah telah melakukan sosialisasi pada penyandang disabilitas mengenai teknis pencoblosan. Tapi, KPU tidak memiliki solusi mengenai penyandang disabilitas dapat memiliki akses yang setara untuk datang ke TPS. “Banyak orang dengan Disabilitas yang tidak dapat datang ke TPS karena keluarganya pun tidak memiliki fasilitas seperti kendaraan,” ujarnya. (cr8/pra/er)