SLEMAN – Dua tempat pemungutan suara (TPS) di Sleman melakukan pemungutan suara ulang (PSU), Rabu (24/4). Yaitu TPS 52 Caturtunggal, Depok; dan TPS 3 Argomulyo, Cangkringan.

PSU dilakukan karena di dua TPS tersebut ada pemilih yang tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), dan daftar pemilih khusus (DPK). Namun, mereka bisa mencoblos dengan berbekal menunjukkan e-KTP.

Di TPS 52 Caturtunggal ada 22 pemilih yang bisa mencoblos. Dan di TPS 3 Argomulyo ada dua pemilih luar daerah yang bisa mencoblos.

Ketua KPPS 52 Caturtunggal, Imam Basuki mengaku, lolosnya 22 pemilih luar daerah itu karena saat pemungutan 17 April 2019 kondisi TPS 52 sangat crowded. Saat itu TPS-nya diserbu pencoblos dari luar daerah yang bermodal e-KTP.

“Jam 12.00 tiba-tiba diserbu pencoblos dengan e-KTP. Saat itu ada warga yang tidak datang dan surat suara sisa 30-an. Seharusnya surat suara itu untuk A5 yang sudah terdaftar,” kenang Imam.

Akibatnya, dia dan anggotanya kebingungan menghadapi kondisi tersebut. Dia juga mengatakan telah meminta petunjuk dari petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS). Namun responsnya sangat lambat.

“Sulit membedakan yang dari luar daerah. Saya juga sudah mencoba menghubungi PPS. Pokoknya saat itu crowded di semua TPS Caturtunggal,” kata Imam.

Dengan kondisi demikian, dia memutuskan meloloskan ke-22 orang yang sebenarnya tidak berhak untuk memilih. Keputusan yang pada akhirnya membuat harus dilakukan PSU.

Sementara itu, Kordiv SDM dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman, Indah Sri Wulandari menjelaskan, jika PSU ini dilakukan hanya untuk surat suara presiden dan wakil presiden. Sebab, pemilih luar daerah hanya bisa mencoblos surat suara presiden dan wakil presiden saja. “Jadi tidak semua surat suara,” kata Indah.

Lebih lanjut, PSU di TPS 52 Caturtunggal mengundang pemilih sejumlah 263. Sedangkan di TPS 3 Argomulyo sebanyak 186 pemilih. “Untuk logistiknya adalah sejumlah DPT plus dua persen,” kata Indah.

Lebih lanjut, penyelenggaraan PSU ini tentunya berpengaruh terhadap anggaran. Dimana pada akhirnya honor untuk KPPS yang bertugas dalam PSU ditambah.

Jumlahnya juga disesuaikan dengan honor sebelumnya. “Honor sudah kami bayarkan semua, untuk honor yang PSU dan yang pemungutan suara tanggal 17 April,” katanya.

Salah seorang warga, Desti Nirmala Sari tidak tahu menahu perihal permasalahan yang menyebabkan harus dilakukan PSU. Dia juga mengatakan dengan adanya PSU ini juga cukup menyita waktu.

“Ya kurang efisien, karena harus bekerja,” kata Desti. (har/iwa/by)