HARI pengambilan suara pada pemilu akbar 2019 telah berlangsung. Untuk pertama kalinya bangsa Indonesia memilih Presiden dan anggota Legislatif sekaligus. Ajang suksesi perebutan dan pertahanan kekuasaan ini semakin hangat diperbincangkan. Masing-masing kandidat beradu kuat mana yang lebih pantas dipilih sebagai wakil rakyat. Semangat visi dan misi membumbung bersama janji-janji yang ditawarkan dengan begitu lantangnya.

Kompetisi merebut suara pemilih semakin digiatkan dengan beragam strategi dan taktik. Dari cara yang baik sampai cara-cara yang dianggap tidak mengindahkan asas pemilu yaitu Asas Luber dan Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Salah satunya, fenomena menjamurnya politik uang (money politic) sebagai mahar politik dan mengarah pada istilah serangan fajar. Transaksinya bervariasi, dari pembagian amplop door to door sampai diubah dalam bentuk pembagian sembako gratis.

Istilah money politic sebagai serangan fajar, ibarat virus yang sangat mematikan dan menodai kecusian iklim demokrasi. Menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, karena politik menyangkut kehidupan orang banyak. Uang memang masih menjadi primadona sebagai alat untuk mengantarkan kandidat aktor politik menuju kursi parlemen. Dalam pesta demokrasi, uang ibarat pelicin dan jalan pintas meraup suara terbanyak. Ibaratnya, tanpa uang mesin partai tidak dapat bekerja maksimal dalam memobilisasi massa, publikasi, promosi, dan menyelenggarakan kampanye terbuka.

Di samping embel-embel wakil rakyat, kekuasaan, jabatan, dan uang memang menjadi tujuan utama politisi ingin menduduki kursi parlemen. Sehingga bagi politisi yang tidak mengedepankan integritas akan mudah menego suara masyarakat dengan uang. Tidak peduli berapa miliar uang yang dikeluarkan, asal tingkat keterpilihannya cukup besar. Sulit disangkal bahwa politik uang tumbuh subur manakala memasuki tahun pemilihan umum sampai tingkat desa sekalipun. Dan faktanya, masih banyak masyarakat yang mau menggadaikan suaranya demi materi, karena dirasa membutuhkan.

Seperti kata Donal Fariz dari ICW (Indonesian Corruption Watch) dalam acara Indonesia Lawyer Club, yang menyatakan bahwa gambaran politik Indonesia saat ini diistilahkan “nomer piro, wani piro”. Yaitu pemilihan nomor kandidat akan tergantung seberapa besar uang yang diberikan. Tidak tanggung-tanggung, satu suara bisa dihargai dengan uang Rp 150.000 sampai Rp 200.000. Dalam hal ini kandidat dan masyarakat merasa ada hubungan simbiosis mutualisme atau hubungan saling menguntungkan. Walau kandidat yang demikian tidak memiliki track record yang baik sekalipun, orang yang menerima harus memilih kandidat tersebut. Masyarakat yang sudah didoktrin atau bahkan dicekoki dengan politik uang, akan berimbas pada biaya politik yang mahal.

Namun di sisi lain, politik uang telah menodai kesucian demokrasi yang dulu dibangun oleh para founding fathers kita. Perlu ditekankan bahwa tingginya nilai demokrasi tidak dapat dibeli dengan uang, berapun digitnya. Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi demokrasi lebih baik kiranya kita bijak dalam memilih kandidat yang nantinya akan menduduki kursi parlemen. Karena imbasnya kepada arah jalannya pemerintahan dan juga kebijakan yang akan dikeluarkan.

Sekarang, menolak uang lebih baik untuk iklim politik yang baik. Suara kita adalah hak kita dan hanya kita yang dapat menentukan kandidat terbaik sebagai wakil dan aspirator masyarakat. Mari kita bersama-sama menolak dan menghentikan jalur politik uang demi kemajuan dan masa depan Indonesia yang lebih baik. (tif)

*Penulis merupakan mahasiswi jurusan Administrasi Publik UNY