JOGJA – Cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk BPJS Kesehatan Cabang Jogjakarta, per 04 April 2019 mencapai 96,31 persen. Jumlah tersebut akan terus diupayakan meningkat hingga angka 100 persen.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jogjakarta, Dwi Hesti Yuniarti, mengatakan, cakupan tersebut untuk tiga wilayah kerja, yakni Kota Jogja 99,75 persen, Bantul 95,82 persen, dan Gunungkidul 95,06 persen.

“Pencapaian minimal untuk Universal Health Coverage (UHC) memang 95 persen, tetapi kami terus berupaya agar capaian terus meningkat hingga 100 persen,” katanya, Kamis (25/4).

Dia menjelaskan, berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri, total penduduk di tiga kabupaten/kota tersebut adalah 2.118.963 jiwa, dan yang sudah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebanyak 2.040.767 jiwa. Dari jumlah tersebut kepesertaan paling banyak berasal segmen Penerima Bantuan luran (PBI), baik itu PBI APBN maupun APBD.

“Hal ini membuktikan adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi warganya,” jelasnya.

Menurut Hesti, panggilan akrabnya, berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan dilakukan. Di antaranya, perluasan kanal pendaftaran, inovasi melalui digitalisasi (Aplikasi Mobile JKN) hingga advokasi kepada pemerintah daerah melalui kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama, Forum Kemitraan dan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan.

Dari segi pelayanan, lanjut Hesti, BPJS Kesehatan Cabang Jogja, saat ini telah bekerja sama dengan 20 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan 31 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Fasilitas Kesehatan ini diharapkan dapat melayani Peserta JKN-KIS dengan baik tanpa diskriminasi.

“Kami tidak ingin mendengar keluhan lagi bahwa fasilitas kesehatan membedakan pasien,” tegasnya.

Hesti mengaku, salah satu yang menjadi pekerjaan rumah saat ini adalah meningkatkan kolektabilitas iuran khususnya untuk segmen peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri. Per Maret 2019, kolektabilitas total mencapai 93 persen, namun untuk segmen PBPU masih di angka 3 persen. (sce/met/jko)