SECARA teoritis wakil rakyat berkumpul dalam suatu wadah yang dinamakan badan legislatif, yang mempunyai fungsi badan yakni legislate atau membuat undang-undang. Istilah lain yang sering digunakan adalah assembly yang mengutamakan unsur ‘berkumpul’ untuk membicarakan masalah-masalah publik.

Apapun istilahnya, dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat. Dalam hal ini rakyatlah yang berdaulat, rakyat mempunyai suatu kehendak penuh. Pada tataran prakteknya, konsep demokrasi tidak langsung merupakan solusi yang tepat. Karena lebih efektif untuk diterapkan dalam beberapa hal, misalnya dalam mengambil suatu keputusan membuat undang-undang. Konsep tersebut bertolak belakang dengan gagasan yang dicita-citakan oleh Rousseau, yakni demokrasi langsung dimana rakyat terlibat langsung merundingkan serta memutuskan soal-soal kenegaraan dan politik.

Pada hakikatnya kedua konsep tersebut merupakan proses dan pengejawantahan dari daulat rakyat, dimana rakyat yang mempunyai kehendak penuh atas keberlangsungan hidupnya. Dengan kata lain, para anggota DPR/DPRD yang telah mendapatkan mandat dari rakyat mempunyai tujuan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat khususnya konstituennya.

Akan tetapi berdasarkan realita yang ada menunjukan hal yang kontra produktif dengan makna wakil rakyat yang kita pahami pada umumnya. Para wakil rakyat acap kali mementingkan urusan pribadi atau kepentingan partainya. Ironisnya, wakil rakyat rentan terjerumus dalam tindakan koruptif.

Berita menohok mengenai wakil rakyat yang terlibat dalam kasus korupsi datang silih berganti seakan tiada hentinya menghiasi pemberitaan tanah air. Seperti diketahui fenomena korupsi di lingkungan parlemen indonesia dapat dikatakan bukan sesuatu yang baru. Hal tersebut dapat kita amati dari data yang telah dihimpun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 236 anggota legislatif terlibat dalam kasus korupsi. Dari jumlah tersebut, terdapat 71 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 165 Anggota DPRD.

Tidak hilang dari memori kepala kita semua, terkait kasus korupsi yang paling menyita perhatian publik yakni megakorupsi proyek KTP elektronik, yang melibatkan beberapa  politisi hingga menjerat Ketua DPR RI (Setya Novanto).

Selanjutanya, yang sedang hangat-hangatnya adalah kasus korupsi yang menjerat anggota DPR RI yakni Bowo Sidik Pangarso dari Partai Golongan Karya dan Romahurmuziy Ketua Partai Persatuan Pembangungan (dalam kasus yang berbeda).

Di tingkat lokal pun perilaku koruptif telah menjangkit anggota DPRD Malang sebagaimana Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka penerima suap. Rombongan wakil rakyat itu menyusul 19 rekannya yang lebih dulu dijerat.  Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka diduga menerima uang dengan jumlah kisaran Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta yang berasal dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton, yang juga telah menjadi tersangka. Uang itu diduga diberikan Anton terkait pengesahan RAPBD kota Malang tahun 2015.

Biaya Politik Mahal Picu Korupsi

Mengapa anggota DPR/DPRD hingga Kepala Daerah banyak yang terjerat dalam kasus korupsi? Mungkin jawaban yang sederhana dan paling sering kita dapatkan adalah “biaya politik mahal” untuk modal pencalonan periode berikutnya atau  untuk mengembalikan modal yang telah digelontorkan pada pencalonan sebelumnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menjadi anggota DPR/DPRD saja membutuhkan biaya mencapai hingga miliaran rupiah. Berbagai cara dilakukan untuk mengumpulkan uang (modal) guna bertarung dalam kontestasi menuju parlemen.

Hal tersebut dibuktikan dengan tertangkapnya Bowo Sidik Pangarso kader Partai Golkar, yang juga merupakan anggota dari Komisi VI DPR RI. Pada penangkapan tersebut KPK mengamankan uang sekitar Rp 8 Miliar dengan pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu yang telah dimasukkan ke dalam amplop-amplop di 84 kardus. Dalam penangkapan tersebut diduga uang akan digunakan untuk serangan fajar bertalian dengan pencalonan Bowo Sidik Pangarso pada Pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan april 2019.

Menguatnya Duitokrasi

Denny Indrayana pernah menulis opini berjudul ‘Tolak Demokrasi Dibajak Duitokrasi’ yang ulasannya mengutip apa yang dikemukakan oleh John Nichols dan Robert W McChesney. Yang menyebut bahwa pemilu Amerika Serikat sebagai ‘Dollarocracy‘, karena dipengaruhi oleh kekuatan uang atau duit. Duitokrasi yang artinya adalah duit, oleh duit dan untuk duit dalam demokrasi hari ini sudah dirasa jamak terjadi di tengah masyarakat.

Jika diamati secara cermat, pernyataan di atas seakan mengamini keadaan yang juga sedang dialami negara Indonesia dimana kekuatan uang mempunyai peran yang signifikan di tengah alam demokrasi yang kita miliki.  Ditambah kenyataaan di dalam demokrasi electoral hari ini, para elit politik dan calo-calo politik selalu hidup dan gentayangan di tengah-tengah masyarakat dengan dalih untuk meraih suara mayoritas masyarakat agar mendukung para calon. Tentunya hal tersebut semakin meyakinkan kita bahwa dalam kontestasi politik tidak ada yang gratis.

Maka dari itu pesta rakyat yang kita dambakan akan berjalan efektif malah akan mengalami penurunan kualitas apabila terbukti adanya permainan uang di dalamnya. Duitokrasi merupakan tantangan yang harus dihindari guna meningkatkan kualitas pemilu khususnya pemilihan legislatif. Seperti diketahui peran anggota DPR/DPRD sangatlah signifikan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat.

Di samping itu ada tambahan catatan dari penulis. Pertama, mengenai pengaruh dan kekuatan uang dalam kontestasi politk yang dapat membutakan mata hati para pemilih dalam mengenali siapa calon anggota legislatif yang mempunyai gagasan yang berkualitas. Oleh karena itu pengaturan mengenai larangan money politics, larangan dalam membeli status calon ataupun membeli suara pemilih seyogianya diperkuat guna memudahkan kita (konstituen) mengenali kandidat wakil rakyat yang berkualitas, sehingga  kelak wakil rakyat yang duduk di parlemen mendapatkan legitimasi yang kuat. Kedua, urgensi memperkuat tiga lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU, BAWASLU dan DKPP merupakan suatu keniscayaan  guna mewujudkan kontestasi  politik yang berkualitas. (tif)

 

*Penulis merupakan Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum UII