GUNUNGKIDUL – Dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) ternyata masih bergulir. Meski, PNPM telah dihapus. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3AKBPD) Gunungkidul Sudjoko menyebut dana eks PNPM-MPd Rp 137 miliar. Pengelolaannya ditangani unit pengelola Kegiatan (UPK) di masing-masing kecamatan. Teknisnya, dana yang berasal dari akumulasi bantuan modal dan keuntungan PNPM-MPd itu dipinjamkan kepada kelompok simpan pinjam perempuan (KSPP).

”Diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di desa, karena KSPP yang diberikan pinjaman tersebar di pedesaan,” jelas Sudjoko saat bimbingan teknis badan kerja sama antardesa (BKAD) dan UPK Kamis (25/4).

Dana pinjaman UPK, kata Sudjoko, dijadikan UPK sebagai modal usaha. Untuk pengembangan usaha ekonomi produktif. Sasarannya warga di pedesaan.

”UPK mendapat keuntungan dari pengembalian modal dan bunga rendah,” ujarnya.

Sudjoko tak menampik model pengelolaan eks dana PNPM-MPd yang dikelola UPK berjalan cukup baik. Hanya, Sudjoko menargetkan struktur organisasi pengelolaan eks PNPM-MPd diubah. Status UPK yang semula di bawah badan kerja sama antardesa diganti.

”Menjadi dikelola badan usaha milik bersama di tingkat kecamatan. Agar program pembangunan kawasan pedesaan dapat dikelola dengan maksimal,” ungkapnya.

Juny, petugas UPK Kecamatan Patuk Juny mengatakan, dana yang dipinjamkan setiap tahun rutin dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, pengelolaannya transparan dan terukur.

”Masyarakat ikut melihat pertanggungjawabannya,” tambahnya. (gun/zam/zl)