SLEMAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman baru bisa menggelar rekapitulasi tingkat kabupaten awal Mei 2019. Hal tersebut karena hingga saat ini proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan belum selesai.

“Kami menargetkan tanggal 2, 3, 4 Mei akan dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten,” kata Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Sleman, Indah Sri Wulandari, Minggu (28/4).

Indah mengatakan, setiap kecamatan memiliki jumlah tempat pemungutan suara (TPS) berbeda-beda. Sehingga belum semua bisa menyelesaikan proses rekapitulasi suara.

“Seperti Kecamatan Depok, itu kan jumlah TPS sekitar 400-an. Selain itu juga digelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL),” jelas Indah.

Lebih lanjut, Indah mengatakan, hingga Sabtu (27/4) baru beberapa kecamatan yang sudah menyelesaikan proses rekapitulasi suara. Di antaranya Kecamatan Pakem, Tempel, Turi, Seyegan, dan Minggir.

“Untuk saat ini kami tetap menunggu dan memantau proses rekapitulasi suara di kecamatan,” kata dia.

Sementara itu, salah seorang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Depok, Wuri Handayani mengatakan, proses rekapitulasi terkendala selisih suara pada formulir C1. Hal tersebut, membuat petugas harus bekerja ekstra.

“Petugas akan bekerja untuk mengecek. Jika selisih suara tidak ketemu, maka akan dibuka kotak suara di depan para saksi. Untuk memeriksa plano dan membuka surat suara satu per satu,” kata Wuri.

Dia mengatakan, rata-rata, selisih suara yang ditemukan hanya satu, sehingga cukup mempersulit. “Jika ada selisih suara, kami akan panggil KPPS-nya, yang lebih mengerti,” kata dia.

Sebelumnya, Kordiv Hukum, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman, Arjuna al Ichsan Siregar menjelaskan, pihaknya masih menemukan adanya selisih angka saat proses rekapitulasi suara. Selisih yang dimaksud adalah adanya perbedaan jumlah pemilih yang mencoblos dibandingkan jumlah suara yang berhasil dihitung.

“Di beberapa kasus kami menemukan itu. Jadi ada beberapa selisih. Dicari-cari tidak ketemu, di mana ini selisihnya. Kemudian disepakati dalam rapat rekapitulasi untuk penghitungan ulang,” paparnya.

Menurut Arjuna, timbulnya selisih ini dikarenakan tidak pahamnya KPPS saat menginput angka. Misalnya ketika ada pemilih mencoblos caleg, petugas menghitungnya dengan menambahkan satu suara ke caleg, termasuk satu untuk partai. Adapula kasus pemilih mencoblos caleg, tapi dimasukkan ke suara partai.

“Jadi misalnya orang memilih caleg A dari partai A. Ketika diinput, calegnya dapat satu, partainya dapat satu. Kalau misalnya caleg itu dapat 23 suara, partainya juga dapat 23 suara, jadi malah dua kali lipat. Di beberapa kecamatan ditemukan kasus seperti itu. Jadi akhirnya dilakukan proses penghitungan ulang dan dibetulkan,” terangnya.

Dia menekankan bahwa hal itu hanyalah kesalahan input data dari KPPS. Bukan kecurangan atau penggelembungan suara.

“Saya tidak mengatakan itu penggelembungan. Itu tidak penggelembungan. Hanya kesalahan input dari KPPS dan jumlahnya pun paling satu atau dua suara. Kalau penggelembungan kan bisa puluhan bahkan ratusan. Nah ini enggak, kami enggak menemukan itu,” katanya.

Dari pantauannya, terjadinya kesalahan penghitungan terjadi di TPS wilayah Gamping, Mlati, dan Depok. “Karena (selisih) ini sifatnya merata, saya merasa ini ketidaktahuan KPPS tentang cara menginput, dan langsung dibetulkan ketika rekapitulasi,” katanya. (har/iwa/by)